JawaPos.com - Pelemahan rupiah yang bergerak di kisaran Rp17.660–Rp17.617 per dolar Amerika Serikat (AS) pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memunculkan kembali perbandingan dengan masa pemulihan ekonomi era Presiden ke-3 RI B. J. Habibie.

Namun, Dosen Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi menilai strategi yang dilakukan pada masa Habibie tidak bisa diterapkan secara mentah untuk kondisi saat ini.

Syafruddin mengatakan pembalikan rupiah pada era Habibie terjadi bukan semata-mata karena intervensi teknis di pasar valuta asing. Saat itu, rupiah sebelumnya telah jatuh terlalu dalam akibat kepanikan politik, krisis perbankan, tingginya utang valas korporasi, inflasi, hingga hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Ketika Habibie membuka ruang demokratisasi, mempercepat reformasi politik, menjaga hubungan dengan lembaga internasional, melanjutkan pemulihan ekonomi, dan memperkuat restrukturisasi perbankan, pasar membaca satu sinyal penting yakni negara masih bekerja,” ujar Syafruddin kepada JawaPos.com, Sabtu (23/5).

Dia menjelaskan, perubahan psikologi pasar menjadi faktor utama yang membuat rupiah mampu menguat cepat setelah mengalami tekanan berat pada 1998. Pelajaran terpenting terletak pada kemampuan membalik ekspektasi.

Menurut Syafruddin, Habibie pada saat itu, telah mengubah pasar dari panik menjadi percaya, dari takut menjadi menunggu, dari keluar menjadi kembali masuk. Terlebih, dalam krisis, pasar tidak hanya membaca neraca pembayaran dan cadangan devisa.

“Pasar juga membaca arah politik, konsistensi kebijakan, kredibilitas lembaga, dan kemampuan pemerintah menjaga ketertiban ekonomi. Karena itu, kepercayaan menjadi instrumen stabilisasi yang sangat kuat,” jelasnya.

Syafruddin menilai kondisi Indonesia saat ini berbeda jauh dibanding krisis 1998. Ia menyoroti fondasi ekonomi domestik yang masih relatif kuat.

Dalam hal ini, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada Kuartal I-2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan. Bahkan, konsumsi rumah tangga juga meningkat 5,52 persen secara tahunan dengan PDB harga konstan mencapai Rp3.447,683 triliun.

Selain itu, inflasi tahunan berada di sekitar 2,42 persen dengan inflasi inti 2,44 persen. Neraca perdagangan masih surplus USD3,32 miliar dan cadangan devisa mencapai sekitar USD146,2 miliar.“Fondasi ini jauh lebih kuat dibandingkan fondasi ekonomi pada masa krisis 1998,” ucapnya.

Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan sinyal tekanan dari pasar. Selain rupiah yang masih melemah, IHSG tercatat turun sekitar 1,3–1,5 persen, kemudian Yield Surat Utang Negara tenor 10 tahun juga naik ke level sekitar 6,887 persen, sementara CDS Indonesia lima tahun berada di kisaran 89,796–92,788 basis poin.

“Pasar tidak mengalami panik seperti 1998, tetapi investor meminta premi risiko lebih tinggi. Pasar sedang menguji kredibilitas kebijakan,” tegas Syafruddin.

Tekanan terhadap rupiah, lanjut dia, semakin terasa ketika kinerja ekspor mulai melambat. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa turun dari 10,78 persen secara tahunan pada Kuartal II-2025 menjadi hanya 0,79 persen pada Kuartal I-2026.

Bahkan, ekspor April tercatat terkontraksi 3,1 persen secara tahunan, sedangkan impor masih tumbuh 1,51 persen. Kondisi tersebut dinilai mempersempit ruang stabilisasi rupiah karena pasokan devisa dari ekspor mulai melemah.

Karena itu, Syafruddin menilai pemerintah tidak perlu menjanjikan penguatan rupiah hingga kembali ke level Rp 6.000 per dolar AS. Menurut dia, janji seperti itu justru berpotensi merusak kredibilitas kebijakan.

Sebaliknya, pemerintah diminta mengejar “efek Habibie” dalam bentuk modern melalui disiplin kebijakan dan penguatan kepercayaan pasar. Bank Indonesia, kata dia, perlu menjaga stabilitas rupiah melalui kombinasi suku bunga, intervensi valas terukur, domestic non-deliverable forward (DNDF), serta komunikasi kebijakan yang konsisten.

“Kenaikan BI Rate dari 4,75 persen menjadi 5,25 persen memberi sinyal bahwa otoritas moneter serius menjaga nilai tukar dan ekspektasi inflasi,” tuturnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal dan kualitas belanja negara. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta menjaga APBN untuk memperkuat devisa hasil ekspor, mengendalikan subsidi energi secara kredibel, serta mempercepat belanja produktif.

Menurut Syafruddin, kepercayaan pasar tidak lahir dari slogan ataupun janji kurs tertentu. Kepercayaan, kata dia, hanya muncul ketika pemerintah mampu menunjukkan bahwa risiko ekonomi ditangani sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih besar.

“Efek Habibie hari ini berarti pemerintah mampu menunjukkan negara bekerja secara tertib, terbuka, dan konsisten. Pasar akan percaya jika melihat disiplin fiskal, koordinasi moneter-fiskal, penguatan ekspor, kepastian hukum, dan komunikasi kebijakan yang jernih,” tutur Syafruddin.

Baca Juga: Rupiah Melemah, Ekonom Muhammadiyah sebut Tidak Bisa Jadi Indikator Mengukur Ekonomi Indonesia

“Rupiah dapat stabil dan menguat bertahap jika pemerintah membuktikan arah kebijakan dengan tindakan. Kepercayaan tidak lahir dari slogan. Kepercayaan lahir ketika pasar melihat risiko ditangani sebelum berubah menjadi krisis,” papar dia. (*)