JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto secara perdana akan menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 secara langsung dalam Rapat Paripurna yang digelar DPR RI hari ini, Rabu (20/5).
Merespons hal itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai langkah Presiden tersebut akan menjadi sebuah tradisi baru dalam ketatanegaraan Indonesia.
Menurut Misbakhun, selama ini pembacaan KEM-PPKF umumnya disampaikan Menteri Keuangan atas nama presiden. Karena itu, keterlibatan langsung kepala negara dinilai memiliki makna politik dan ekonomi yang cukup penting dalam proses awal penyusunan RAPBN.
“Pembacaan kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal, biasanya selama ini dibacakan oleh Menteri Keuangan atas nama Bapak Presiden. Jadi kalau hari ini dibacakan langsung oleh Bapak Presiden, itu menjadi sebuah tradisi baru memang,” ujar Misbakhun saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).
Dia menjelaskan, KEM-PPKF merupakan agenda rutin pemerintah setiap 20 Mei yang menjadi kick off awal pembahasan RAPBN tahun berikutnya, dalam hal ini RAPBN 2027.
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, dalam dokumen KEM-PPKF nantinya akan dibahas sejumlah asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi fondasi penyusunan RAPBN.
Baca Juga: Presiden RI Sampaikan Sendiri Pidato KEM-PPKF untuk Pertama Kalinya, Purbaya: Ini Sejarah!
Mulai dari target pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, hingga asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP).
“Nanti di dalam KEM-PPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range. Mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas,” jelasnya.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga akan mulai membicarakan pagu indikatif kementerian dan lembaga sebagai dasar penyusunan anggaran tahun depan.
Misbakhun menilai publik akan memberikan perhatian besar terhadap pidato Presiden Prabowo dalam penyampaian KEM-PPKF kali ini. Itu sebabnya, masyarakat ingin mengetahui secara langsung arah kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah untuk tahun mendatang.
“Ini adalah sebuah tradisi baru dan tentunya begitu tradisi baru ini, orang sedang ingin memperhatikan dengan serius apa yang akan menjadi concern Bapak Presiden di dalam KEM-PPKF ini,” tuturnya.
“Tentunya masyarakat akan menunggu dan ini akan menjadi sebuah tradisi baru dalam ketatanegaraan kita,” tutupnya.