JawaPos.com - Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal memperkirakan tambahan subsidi energi pemerintah berpotensi membengkak lebih dari Rp 100 triliun seiring pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan tingginya harga minyak dunia dalam beberapa hari terakhir.

Faisal mengatakan besarnya subsidi energi dipengaruhi dua faktor utama, yakni harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dan nilai tukar rupiah. Menurut dia, pelemahan rupiah akan meningkatkan beban subsidi karena Indonesia masih mengimpor energi, khususnya minyak bumi.

"Iya, jadi salah satu yang mempengaruhi besarnya subsidi energi itu, satu adalah harga ICP ya, terutama kalau kita minyak tentu saja ICP. Dan yang kedua adalah nilai tukar, ya karena kita mengimpor energi dari luar, terutama itu minyak bumi. Sehingga dengan rupiah yang sudah melemah sampai 17.850, ini tentu saja akan lebih membengkak lagi ya subsidinya," ujar Faisal kepada Jawapos.com, Senin (18/5).

Ia menjelaskan, berdasarkan kalkulasi CORE Indonesia, tambahan subsidi energi sebenarnya sudah bisa mencapai lebih dari Rp 100 triliun apabila kurs rupiah berada di level Rp 17.000 per dolar AS dan harga minyak menyentuh USD 100 per barel.

"Nah, kalau kita melihat dari kalkulasi kami sebetulnya kan kalau dia 17.000 saja nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan dengan harga minyak 100 dolar per barel, ini sebetulnya sudah 100 tambahan subsidi energi untuk tahun ini itu bisa—itu lebih dari 100 triliun rupiah ya," katanya.

Dengan kondisi rupiah yang kini telah melemah hingga kisaran Rp 17.600 per dolar AS dan harga minyak masih tinggi, Faisal menilai tambahan subsidi energi saat ini sangat mungkin sudah jauh melampaui Rp 100 triliun.

Karena itu, Faisal menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah penghematan dan melakukan refocusing anggaran agar defisit fiskal tidak melebar melampaui batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Sehingga pemerintah memang perlu melakukan langkah-langkah penghematan apa dan juga refocusing daripada anggaran secara luar biasa ya, supaya tidak defisit anggaran itu tidak melebar melebihi dari 3 persen," tuturnya.

Menurut Faisal, pelebaran defisit fiskal berpotensi menimbulkan dampak lanjutan terhadap perekonomian, termasuk memperburuk tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

"Karena kalau sampai melebihi dari 3 persen, nah ini bisa kenanya nanti ke mana-mana termasuk ke pelemahan rupiah," katanya.

Ia menambahkan, pemerintah perlu mengevaluasi program prioritas dan mencari sumber penerimaan yang paling memungkinkan tanpa membebani masyarakat melalui kebijakan pajak yang tidak tepat.

"Nah jadi itu langkah-langkah terobosan dalam hal penghematan dan juga mengambil pos-pos penerimaan yang paling memungkinkan ya, tidak sembarangan juga, tidak lantas memajaki dengan sembarangan. Dan juga refocusing dari program-program anggaran prioritas pemerintah harus dilakukan evaluasi dan juga disesuaikan dengan kondisi anggaran," pungkas Faisal.