JawaPos.com - Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Langkah ini dilakukan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran dan minim kendala di lapangan.

Dalam Rapat Penguatan Pemanfaatan Data Lintas Sektor yang digelar di Ruang Rapat Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Senin (27/4), Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, menegaskan bahwa digitalisasi adalah kunci menjawab carut-marut data yang selama ini terjadi.

Robben mengakui bahwa tantangan utama penyaluran bansos selama ini terletak pada akurasi data. Untuk mengatasinya, Kemensos mengusulkan pembentukan tim kerja lintas sektor yang terpusat di satu lokasi agar eksekusi data lebih cepat.

"Ini menjadi bagian dari upaya kami menjawab persoalan data agar bansos benar-benar tepat sasaran," ujar Robben.

Baca Juga: Kerap Kritik Pemerintahan Prabowo, Rocky Gerung Hadiri Pelantikan Menteri Baru di Istana

Ia berharap pola kerja konvensional yang hanya sebatas rapat bisa segera ditinggalkan. Ia mendorong adanya konsolidasi data yang real-time dan kerja kolaboratif harian.

"Karena kalau hanya rapat seperti ini terus, tidak akan selesai. Harus langsung dikumpulkan, dikonsolidasikan, dan dieksekusi. Kami siap menyiapkan tempat, supaya tim bisa bekerja tiap hari dalam satu lokasi," lanjutnya.

Libatkan BPKP untuk Pengawasan Ketat

Saat ini, sistem digitalisasi bansos tercatat sudah berjalan sekitar 80% dari target. Meski begitu, Kemensos tetap waspada terhadap potensi celah dalam kualitas dan kelengkapan data.

Guna menjaga integritas dan akuntabilitas sistem, Kemensos menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Keterlibatan BPKP diharapkan mampu memberikan audit preventif sejak awal pelaksanaan.

"Kita ingin dari awal ini dikawal, supaya hasil akhirnya benar-benar clean dan bisa dipertanggungjawabkan," tegas Robben.

Piloting di 42 Wilayah dan Dukungan DEN

Sebagai tahap awal, program piloting digitalisasi ini akan menyasar 42 kabupaten/kota. Langkah ini merupakan fondasi bagi sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi di masa depan.

Baca Juga: Kerusuhan Pecah di National League, Gelandang York City Hiram Boateng Pukul Suporter

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sendiri mencatat bahwa agenda transformasi digital ini sudah dirintis sejak September tahun lalu. Fokus awalnya menyasar program utama Kemensos, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Tantangan ke depan masih cukup besar. Mengingat saat ini terdapat sekitar 38 kementerian/lembaga yang mengelola setidaknya 197 program bantuan sosial dan subsidi pemerintah.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan komitmen penuhnya untuk mengawal langsung progres tim lintas sektor. Ia bahkan berjanji memantau jalannya sistem ini sejak hari pertama operasional.

Sebagai bentuk komitmen nyata, rapat tersebut juga diakhiri dengan penandatanganan naskah kesepakatan oleh Robben Rico. Hal ini mempertegas langkah pemerintah dalam melakukan percepatan transformasi digital perlindungan sosial di Indonesia.