JawaPos.com - Puluhan desa di Kabupaten Blora telah menuntaskan pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Namun, kondisi gedung masih dalam keadaan kosong dan dilakukan serah terima kepada pemerintah desa atau pengurus koperasi.
Ketua KDMP Desa Jejeruk Jefryanto mengaku tidak ada keterlibatannya dalam proses pembangunan dan operasional gedung KDMP. Sebagai ketua, dia juga tidak memegang kunci gedung KDMP. “Semua kunci gedung yang sudah jadi itu, masih dibawa Koramil Blora Kota. Katanya Babinsa Desa Jejeruk itu, ketika sudah dilakukan serah terima baru pegang,” ucapnya belum lama ini.
Dia menyampaikan, gedung KDMP Jejeruk sudah selesai, rak serta gondola untuk gerai sudah dikirimkan, dan dilanjutkan penataan. Pembangunan KDMP Jejeruk juga dimulai pada Desember dan selesai Maret. Namun, selama belum dilakukan serah terima, maka ia tidak pernah diberitahukan untuk pengisian dan operasional KDMP. “Bahkan listrik token saja ketika habis saya tidak tahu siapa yang harus ngisi. Kalau operasional KDMP nanti menunggu regulasinya dulu,” ungkapnya.
Untuk luas gedung KDMP Jejeruk yakni lebar 20 meter dan panjang 30 meter. Untuk ruangannya sendiri ada gerai sembako, klinik desa, gudang dan parkiran kendaraan. “Untuk anggota KDMP baru tiga orang saja dan itu anak-anak muda, sedangkan untuk pengurus KDMP ada lima orang. Untuk usaha yang nanti dijalankan belum ada, karena menunggu regulasi,” jelasnya.
Dia menerangkan, untuk nanti warga yang mau mendaftar sebagai anggota, syaratnya hanya warga setempat dan wajib membayar kas anggota. Keuntungan menjadi anggota KDMP Jejeruk ini, nanti setiap tahun akan memeroleh sisa hasil usaha (SHU) setiap tahun.
Dia mengaku, untuk usaha simpan pinjam belum diperbolehkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Keci Menengah (Dindagkop UKM) Blora. “KDMP Jejeruk tidak menjual LPG subsidi, karena aturan baru yang tidak diperbolehkan. Sudah pernah saya ajukan, karena aturan baru di sistem koperasi desa (Simkopdes) tidak memenuhi untuk jual LPG subsidi,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Jepon Gatot menyampaikan, pembangunan gedung KKMP Jepon belum selesai. Namun, sudah berjualan minyak dan LPG subsidi.
“Usaha kami itu berjalan, karena ada hibah dari badan kerja sama desa (BKD) Rp 18 juta dan terhitung simpanan pokok Rp 1,5 juta. Jadi, kami punya modal usaha untuk bergerak dulu dengan jumlah anggota sekitar 130 orang,” katanya.
Dia menuturkan, penjualan LPG itu, jatah 100 tabung per bulan dengan pengiriman setiap pekan 50 tabung. “Kami jual sesuai HET (harga ecerean terendah). Ada juga Minyakkita yang kami jual sesuai HET juga,” ucapnya.
Dia mengaku untuk penjualan dari Desember sampai Maret, koperasi ini baru memeroleh untung Rp 500 ribu. “Memang belum besar keuntungannya. Mungkin nanti bertahap,” imbuhnya.
Di Pati, sejumlah KDMP juga belum rampung. Seperti di Desa Kutoharjo. Pembangunannya mencapai sekitar 70 persen. Fasilitas ini diproyeksikan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang mampu mendorong geliat usaha masyarakat setempat.
Ketua KDMP Kutoharjo Bambang Sudibyo menyampaikan, pembangunan gedung koperasi saat ini, masih berjalan. Bangunan tersebut, dirancang sebagai “mal desa” dan berlokasi di depan lapangan desa setempat.
Ia menjelaskan, proses pembangunan dikerjakan oleh pihak ketiga melalui PT Agrinas yang menunjuk kontraktor pelaksana. Sementara itu, pengawasan dilakukan oleh pihak Kodim. Dalam hal ini, pengurus koperasi tidak terlibat langsung dalam teknis pembangunan dan hanya menerima hasil pekerjaan.
Baca Juga: Rekrutmen 30.000 Manajer Koperasi Merah Putih: Gaji sesuai UMR Daerah?
Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen untuk mengawal proses pembangunan sejak awal. Menurutnya, pembangunan gedung koperasi ini, memiliki prospek yang baik bagi pengembangan ekonomi desa. Bahkan, usulan pembangunan sudah disampaikan sejak awal kepada pemerintah desa agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk pembangunan aset jangka panjang.
Bambang menilai kesempatan membangun fasilitas desa bernilai sekitar Rp 1 miliar seperti ini jarang terjadi, sehingga perlu dimanfaatkan dengan baik. Hingga saat ini, progres pembangunan disebut telah mencapai sekitar 70 persen sejak dimulai pada awal tahun.
Ia menambahkan, lahan yang digunakan merupakan milik desa. Sementara pembiayaan pembangunan dilakukan melalui skema dana desa yang akan dicicil selama enam tahun. Dengan estimasi pembayaran sekitar Rp 500 juta per tahun. Setelah lunas, bangunan tersebut akan menjadi aset milik desa.
Selain pembangunan gedung, koperasi juga direncanakan akan mendapatkan fasilitas pendukung, seperti truk dan kendaraan pikap untuk operasional.
Baca Juga: Berapa Gaji Manajer Koperasi Desa Merah Putih? Ini Bocoran dan Syarat Pendaftarannya
Namun, Bambang mengakui adanya dampak dari skema pembiayaan tersebut, terhadap alokasi dana desa. Sebagian anggaran harus dialihkan untuk pembayaran pembangunan, sehingga dana yang diterima desa menjadi berkurang. Kondisi ini juga berdampak pada beberapa kegiatan. Termasuk pemangkasan tunjangan bagi kader posyandu.
Meski demikian, ia berharap setelah masa pembayaran selesai, alokasi dana desa dapat kembali normal. Ke depan, KDMP Kutoharjo juga berencana menjalin kerja sama dengan berbagai instansi. Termasuk dinas terkait dan rumah sakit, guna mengoptimalkan fungsi koperasi saat sudah beroperasi penuh. (ari/adr/lin)