JawaPos.com – Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan secara blak-blakan latar belakang diluncurkannya program pembangunan 3 juta rumah oleh Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut salah satunya didorong oleh masyarakat yang masih tinggal dalam kondisi rumah memprihatinkan. dia menyebut banyak yang masih tinggal di gubuk.

Menurut Hashim, salah satu fakta yang paling mencolok adalah masih sangat banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah layak huni.

Bahkan, berdasarkan data terdapat sekitar 27 juta keluarga di Indonesia yang masih tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH), seperti di gubuk.

Baca Juga: BPBD Situbondo Catat Ribuan Rumah Terdampak Banjir dan Angin Kencang

“Ternyata terdapat 27 juta keluarga Indonesia yang tinggal di dalam yang dinamakan RTLH. Mereka tinggal di gubuk-gubuk, rumah gedek, rumah yang sebetulnya bukan rumah. Tapi itu adalah kenyataan,” kata Hashim dalam acara Penyerahan Hibah Tanah dari Lippo Group ke Pemerintah di Meikarta, Jawa Barat, Minggu (8/3).

Menurutnya, kondisi ini menjadi salah satu alasan kuat pemerintah menggulirkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Program tersebut diharapkan mampu mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sekaligus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia.

Di sisi lain, menurut data statistik, masih banyak warga yang menunggu rumah layak huni. Namun untuk angkanya belum pasti dan berkisar di antara 9-15 juta keluarga.

Ia menjelaskan, perbedaan angka tersebut terjadi karena data yang dimiliki berbagai lembaga belum sepenuhnya seragam.

Baca Juga: Songket Palembang dan Rumah Limas Percantik Sarinah di Ramadhan dan Lebaran 2026

Beberapa basis data menunjukkan angka 9 juta keluarga, sementara data lain menyebut hingga 15 juta keluarga yang membutuhkan rumah.

Hashim mengaku sudah membahas persoalan tersebut bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Menurut dia, masalah utama yang dihadapi pemerintah saat ini adalah kualitas dan keseragaman data.

“Masalah yang kita hadapi adalah data yang tidak menentu. Data yang seringkali tidak akurat. Ada yang bilang 9 juta, ada yang bilang 15 juta karena database-nya berbeda-beda,” bebernya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah memutuskan untuk menyatukan basis data nasional yang akan dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian PPN/Bappenas. 

Baca Juga: Oseng Bawang Bakso Pete: Resep Masakan Rumahan Sederhana yang Bikin Nambah Nasi Terus

Keputusan itu, kata Hashim, sudah ditetapkan langsung dalam rapat yang dipimpin Presiden.

Tujuannya agar pemerintah memiliki satu data resmi sebagai dasar dalam menyusun kebijakan perumahan nasional.

“Presiden sudah putuskan bagaimana kita bisa bikin seragam satu data untuk menjadi dasar kebijakan yang nanti bisa dikerjakan oleh Danantara, Kementerian Investasi, dan Kementerian Permukiman,” tukasnya.