JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tetap dilanjutkan. Pasalnya, IKN telah masuk dalam program prioritas yang difokuskan untuk mempercepat transformasi ekonomi.
Hal ini disampaikan sebagai tanggapan pemerintah atas dua fraksi DPR RI, yakni Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat yang meminta pembangunan IKN untuk ditunda.
"Program prioritas juga difokuskan untuk mempercepat transformasi ekonomi, melalui percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (30/5).
Sri Mulyani menjelaskan, untuk meningkatkan kualitas belanja di tahun 2024, Pemerintah konsisten melanjutkan penguatan spending better melalui efisiensi belanja kebutuhan dasar serta program-program untuk mendukung program prioritas.
Baca Juga: Peringati Hari Lanjut Usia, Gubernur Khofifah Beri Kejutan ke Jemaah Haji Lansia Embarkasi Surabaya
Hal ini sejalan dengan semangat penguatan spending better, Pemerintah secara konsisten meningkatkan kualitas belanja daerah agar semakin sinergis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antardaerah.
"Harmonisasi dan sinergisitas kebijakan pusat dan daerah diharapkan akan mempercepat pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, perluasan kesempatan kerja serta perbaikan kualitas layanan publik di daerah.," jelasnya.
Sebelumnya, dua fraksi DPR RI, yakni PKS dan Demokrat meminta pemerintah untuk menunda pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Diwakilkan oleh Andi Akmal Pasluddin, Fraksi PKS meminta pembangunan IKN harus ditunda karena bukan hal urgent.
PKS menilai bahwa anggaran pembangunan IKN sebaiknya dialihkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti bantuan bagi masyarakat miskin dan mendorong pemulihan daya beli.
"Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya," ujar Andi Akmal dalam Rapat Paripurna pekan lalu.
Baca Juga: Transaksi Capai Rp 1,12 T, Gubernur Khofifah Dorong Perluasan Serapan UMKM lewat E-Purchasing
Sementara Fraksi Demokrat yang diwakilkan Rizki Aulia Rahman Natakusumah menilai seharusnya pemerintah fokus menstabilkan harga kebutuhan pokok, bukan pembangunan IKN. Menurutnya, saat ini kondisi perekonomian dunia termasuk Indonesia masih dibayangi sejumlah risiko.
"Anggaran yang sifatnya nonprioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil," jelas Rizki.