JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan penambahan jumlah layar bioskop sebagai satu-satunya strategi untuk mendorong pertumbuhan industri perfilman nasional. Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi yang masih menekan daya beli masyarakat, kebijakan ekspansi layar bioskop tanpa penguatan ekosistem industri berisiko menimbulkan persoalan baru.
Pernyataan tersebut disampaikan Novita dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (22/6).
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan, tantangan yang dihadapi industri film nasional tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan jumlah layar bioskop.
“Pertanyaannya bukan sekadar berapa banyak layar yang perlu ditambah. Pertanyaannya adalah apakah masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk mengakses bioskop secara berkelanjutan, dan apakah industri film nasional sudah memiliki ekosistem yang sehat untuk memanfaatkan penambahan layar tersebut,” kata Novita.
Ia menilai, pemerintah perlu berhati-hati agar kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada peningkatan konsumsi. Menurutnya, penambahan layar bioskop memang dapat memperbesar kapasitas penayangan film, namun belum tentu mampu mendongkrak jumlah penonton apabila kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih.
"Jika kursi bioskop bertambah tetapi penontonnya tidak bertambah secara proporsional, maka yang muncul adalah risiko bisnis baru bagi industri itu sendiri,” tegasnya.
Novita menyoroti bahwa persoalan mendasar perfilman nasional saat ini justru berada pada aspek distribusi dan keberpihakan kebijakan. Menurutnya, film nasional masih menghadapi ketimpangan akses terhadap layar bioskop dan harus bersaing dengan film impor yang memiliki dukungan modal serta jaringan distribusi yang lebih kuat.
“Persoalan kita bukan semata kekurangan layar, tetapi bagaimana layar yang ada dapat memberikan ruang yang adil bagi film Indonesia. Negara harus hadir memastikan bahwa film nasional tidak selalu kalah oleh mekanisme pasar yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek,” bebernya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kebudayaan untuk menghadirkan regulasi yang lebih afirmatif bagi industri perfilman.
Kebijakan tersebut harus memperkuat seluruh rantai ekosistem perfilman, mulai dari produksi, distribusi, promosi, hingga akses penayangan.
Karena itu, ia menilai negara perlu mengambil langkah strategis guna menciptakan iklim industri yang lebih sehat dan berkelanjutan, termasuk menjamin distribusi layar yang lebih adil bagi karya-karya film nasional.
“Yang dibutuhkan industri film Indonesia saat ini bukan sekadar penambahan infrastruktur fisik, tetapi keberpihakan kebijakan. Kita perlu regulasi yang mampu melindungi, menumbuhkan, dan memperkuat daya saing film nasional di negeri sendiri,” ujarnya.
Selain itu, Novita juga menekankan pentingnya revisi Undang-Undang Perfilman yang dinilai sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan industri kreatif dan kemajuan teknologi saat ini.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah menyusun peta jalan atau roadmap perfilman nasional yang terukur dan berbasis data sebelum memutuskan melakukan ekspansi layar bioskop secara besar-besaran.
Menurut Novita, setiap kebijakan harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas, mulai dari penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan UMKM yang terhubung dengan industri film, penguatan ekonomi kreatif di daerah, hingga peningkatan kesejahteraan pekerja kreatif.
“Keberhasilan industri film tidak boleh hanya diukur dari jumlah layar atau jumlah tiket yang terjual. Yang lebih penting adalah seberapa besar industri ini mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, menghidupkan UMKM, dan memperkuat identitas budaya bangsa,” jelasnya.
Novita pun meminta pemerintah untuk dapat menyusun kajian independen yang komprehensif mengenai dampak ekonomi dari penambahan layar bioskop. Sebab, setiap kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan riil industri dan kondisi masyarakat saat ini.
“Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk membantu justru melahirkan persoalan baru bagi perfilman nasional,” pungkasnya.