JawaPos.com - Pemkot Batam mengarahkan Perubahan APBD 2026 untuk peningkatan layanan publik dan penanganan persoalan lingkungan, termasuk banjir, pengelolaan sampah, kesehatan, serta perbaikan infrastruktur dasar.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, peningkatan kualitas layanan publik menjadi salah satu perhatian dalam Perubahan APBD 2026, seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dasar yang lebih baik.

”Dalam hal efisiensi belanja daerah, alokasi anggaran diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam pemenuhan pelayanan dasar, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan,” kata Amsakar seperti dilansir dari Antara di Batam.

Baca Juga: Kementerian PU Respons Cepat Bencana NTT, Pulihkan Akses Jalan dan Sediakan Kebutuhan Dasar

Pada sektor pembangunan dan lingkungan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi meningkat 20,98 persen.

”Anggaran tersebut diprioritaskan untuk mendukung penanganan banjir secara terpadu dari hulu hingga hilir, sekaligus mendukung pengelolaan sampah, peningkatan keselamatan lalu lintas, dan perbaikan kualitas jalan,” ujar Amsakar Achmad.

Di bidang sosial dan pelayanan dasar, Pemkot Batam berkomitmen meningkatkan pemerataan akses dan mutu pendidikan serta kesiapan fasilitas kesehatan untuk mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC).

Baca Juga: Kuasa Hukum Sebut Proposal Perbaikan Jalan Warga Terdampak Proyek DJKA Bukan Gratifikasi Sudewo

Keberlanjutan program beasiswa, bantuan sosial bagi lanjut usia, serta jaminan kesehatan bagi pekerja rentan juga dipertahankan.

Sementara dari sisi pendapatan, target pajak daerah dalam perubahan APBD meningkat 7,21 persen dari Rp 2,09 triliun menjadi Rp 2,25 triliun.

Kenaikan tersebut didukung optimalisasi potensi piutang Bea Perolehan Jak atas Tanah dam Bangunan (BPHTB) dan reklame videotron.

Pemkot Batam juga menyepakati penguatan digitalisasi perpajakan, pemutakhiran data objek pajak, dan ekstensifikasi secara terukur tanpa semata-mata menaikkan tarif.

”Seluruh masukan dari DPRD menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah agar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat,” ujar Amsakar.

BP Batam Siap Biayai Rencana Anggaran 2027 Sekitar Rp 2,4 Triliun Optimalkan PNBP

Batam tidak menolak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) namun memilih untuk tidak bergantung pada APBN.

Baca Juga: Safrizal ZA Sebut Aceh Dibangun dari Ketabahan yang Mengakar

Di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, BP Batam menyampaikan rencana anggaran 2027 sekitar Rp 2,4 triliun tanpa tambahan APBN.

Rencana tersebut akan dibiayai dengan mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

”Batam tidak menolak APBN. Batam memilih untuk tidak bergantung pada APBN. Kalau pembangunan Batam dapat dibiayai dari kemampuan sendiri, mengapa harus mengambil ruang anggaran yang lebih dibutuhkan masyarakat di daerah lain?” kata Li Claudia Chandra yang juga wakil wali Kota Batam.

Baca Juga: TNI Bangun Delapan Jembatan di Maluku, Permudah Akses dan Waktu Tempuh

Menurut li Claudia Chandra, kemandirian Batam bukan hanya berarti mampu membangun dengan kekuatan sendiri. Lebih dari itu, Batam ingin berdiri dengan kaki sendiri dan tidak menambah beban fiskal negara.

”Batam mampu berdiri dengan kaki sendiri, membiayai pembangunan melalui pendapatan yang dihasilkan dan memberi ruang bagi APBN untuk menjangkau kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” ujar li Claudia Chandra.

Dia menegaskan, keputusan untuk tidak mengandalkan tambahan APBN merupakan bentuk tanggung jawab Batam dalam mendukung prioritas pembangunan nasional.

Baca Juga: Melon Blitar Tembus Pasar Singapura, Bukti Pertanian Lokal Bisa Naik Kelas

Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra mengatakan, rencana anggaran sekitar Rp 2,4 triliun pada 2027 menunjukkan bahwa BP Batam terus mendorong pengelolaan kawasan yang lebih mandiri, efisien, dan berkelanjutan.

”Kami ingin memastikan pembangunan Batam tetap berjalan tanpa menambah beban APBN. Caranya adalah dengan mengoptimalkan PNBP, memperkuat tata kelola, dan memastikan setiap penerimaan kembali memberikan manfaat bagi pembangunan kawasan,” kata dia.

Li Claudia menambahkan, optimalisasi PNBP harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan serta percepatan pembangunan.

”Setiap rupiah yang diterima harus dikelola secara bertanggung jawab. PNBP bukan hanya sumber pembiayaan, tetapi juga instrumen untuk memastikan pembangunan Batam berjalan efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” tandas li Claudia Chandra.

Baca Juga: PKM Antar Muba Raih Penghargaan Inovasi Pembangunan Daerah

Pembangunan Batam, lanjut dia, tetap memiliki arti strategis bagi perekonomian nasional.

Namun, pembangunan tersebut harus dilakukan dengan prinsip kemandirian, efisiensi, dan keberpihakan terhadap kepentingan nasional.

”Batam tetap akan tumbuh. Tetapi pertumbuhan itu tidak boleh menambah beban negara. Kami ingin Batam menjadi kawasan yang kuat secara ekonomi, mandiri dalam pembiayaan, dan tetap memiliki kepedulian terhadap kebutuhan daerah lain,” ucap Li Claudia Chandra.

Baca Juga: Kementan Siapkan Strategi Atasi Kekeringan, Kaposkowil Satgas PRR Aceh Bakal Kebut Realisasi Program