JawaPos.com - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak bersama Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mendesak pemerintah pusat memberikan kepastian regulasi terkait keberlanjutan industri tembakau nasional di tengah penataan desentralisasi fiskal.

Pemprov Jatim menilai, batasan kebijakan yang dirumuskan pusat wajib menyeimbangkan aspek kesehatan tanpa mengorbankan mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada sektor tersebut.

Pernyataan ini diungkapkan dalam diskusi bertajuk Ruang Temu Kepala Daerah: Refleksi 81 Tahun Indonesia di Jakarta, Rabu (26/8).

Baca Juga: BKN Respons Pencopotan 16 Pejabat oleh Bupati Gowa

Selain menyoroti fleksibilitas porsi anggaran daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH), keberadaan industri tembakau dinilai memegang peranan krusial terhadap struktur perekonomian Jawa Timur.

Sumbangan Besar Sektor Tembakau terhadap Perekonomian Jawa Timur

Emil Dardak mengingatkan pemerintah pusat agar tidak mengadu aspek kesehatan dan perekonomian secara ekstrem.

Kebijakan pelarangan yang terlalu kaku justru dikhawatirkan memicu munculnya peredaran produk ilegal di pasaran.

Baca Juga: Pesawat Casa Tergelincir di Landasan Pacu Bandara Sultan Hasanuddin

"Kita menjaga kesehatan masyarakat tapi kita tahu bahwa ini adalah penghidupan masyarakat yang harus kita jaga," ujar Emil, Rabu (26/8).

Dia membeberkan bahwa industri olahan tembakau menyumbang porsi yang signifikan terhadap kontribusi industri di Jawa Timur.

Sektor industri sendiri mencakup hingga 30 persen dari total perekonomian wilayah tersebut.

"Total sumbangsih perekonomian di Jawa Timur itu 30 persennya industri. Habis itu 18 persen perdagangan, 12 persen pertanian. Nah 12 persen pertanian di dalamnya ada tembakau. Tapi di industri yang sepertiga dari ekonomi Jawa Timur nomor satu itu makanan minuman, nomor dua dan dia besar itu adalah tembakau," beber Emil.

Menurut dia, apresiasi layak diberikan kepada pemerintah pusat yang mau mendengarkan masukan daerah dalam memaksimalkan sektor komoditas strategis ini melalui tata kelola cukai.

"Pak Purbaya waktu itu datang khusus ke Surabaya bukan bicara how to shut this down (industri tembakau) tetapi bagaimana supaya lebih maksimal lagi sektor ini dalam memberikan sumbangan terhadap pembangunan melalui tata kelola cukai yang lebih," ungkap dia.

Baca Juga: Polres Blora Tahan Tiga Pelaku Pengeroyokan Dua Anggota Polisi

Manfaat Nyata DBH CHT bagi Layanan Publik di Daerah

Senada dengan Emil, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyatakan siap membela mata pencaharian masyarakatnya yang menggantungkan hidup pada ekosistem tembakau.

"Rentang ekonomi masyarakat masih sangat bergantung kepada tembakau, ya posisi saya jelas, saya akan membela rakyat saya untuk pekerjaan itu," ujar Rio.

Dia menjelaskan, porsi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang disalurkan kembali oleh pusat berdampak langsung pada peningkatan sarana publik dan infrastruktur di Situbondo. 

Baca Juga: Setoran Uang Pelicin Jabatan Perangkat Desa di Pati Sudah Lama, Nilainya Rp 500 Juta-Rp 1 M

Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai pengadaan fasilitas kesehatan hingga pembenahan sarana jalan di kawasan pabrik.

"Bahkan saya bisa beli 38 ambulans tahun kemarin karena dana bagi hasil. Bisa memperbaiki Puskesmas, rumah sakit dari situ," kata Rio.

Fleksibilitas Fiskal dan Program Sektoral Pusat

Terkait hubungan keuangan pusat dan daerah, kedua pemimpin daerah ini mengakui adanya penyesuaian alokasi transfer yang memicu efisiensi belanja operasional. 

Baca Juga: Tiyasan Berpotensi Jadi Mesin Ekonomi Baru di Sleman, Tak Sekadar Kawasan Kuliner

Meski demikian, pemerintah pusat dinilai tetap responsif melalui kebijakan spesifik seperti Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) dan tambahan bantuan alokasi anggaran lainnya.

Meskipun menghadapi efisiensi fiskal, Bupati Situbondo mencatat tren positif pada indikator makroekonomi wilayahnya.

"Jadi gini, kita ini kan NKRI. Saya negara di level kabupaten, beliau (Emil Dardak) negara di level provinsi, presiden negara di level paling atas," kata Rio. 

"Pertumbuhan ekonomi di Situbondo tumbuh. Angka kemiskinan turun. Indikator makro ekonomi positif," sambung dia.

Baca Juga: BMKG Deteksi Lonjakan 1.104 Titik Panas di Pulau Sumatra