Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, puluhan armada udara itu disebar secara khusus ke enam provinsi prioritas, sesuai dengan kebutuhan berikut kondisi lapangan di setiap daerah.
"Pengoperasian helikopter tersebut disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan," kata Berton SP Panjaitan dilansir dari Antara.
Baca Juga: Maju Lagi Jadi Calon Ketua Demokrat Jatim, Emil Dardak Tegaskan Loyalitas kepada AHY
Dia menjelaskan, pengoperasian armada udara disebar secara terukur di enam provinsi prioritas yang meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
Untuk wilayah Sumatera, Provinsi Riau disiagakan satu unit helikopter patroli, satu unit pesawat OMC, dan lima unit helikopter water bombing.
Sedangkan di Provinsi Jambi disiagakan satu unit helikopter patroli, satu unit pesawat OMC, serta dua unit helikopter water bombing.
Baca Juga: Jawa Timur Pertimbangkan Buka Posko Trauma Healing untuk Korban Gempa NTT
Sementara di Provinsi Sumatera Selatan, BNPB mengerahkan dukungan armada udara terbanyak di wilayah Sumatera, yakni meliputi satu unit helikopter patroli, satu unit pesawat OMC, dan tujuh unit helikopter water bombing.
Adapun di Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan didukung satu unit helikopter patroli, satu unit pesawat OMC, dan tiga unit helikopter water bombing, serta Provinsi Kalimantan Tengah disiagakan satu unit helikopter patroli, satu unit pesawat OMC, dan empat unit helikopter water bombing.
Selanjutnya di Provinsi Kalimantan Barat, satgas udara memperkuat penanganan lapangan dengan menyiagakan dua unit helikopter patroli, satu unit pesawat OMC, dan lima unit helikopter water bombing.
Meski demikian, Berton memastikan bahwa dukungan tim petugas gabungan operasi penyiraman darat yang melibatkan personel BPBD, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, Dinas Pemadam Kebakaran, TNI dan Polri hingga relawan tetap diperlukan.
Hal tersebut dikarenakan keberhasilan armada udara dalam memadamkan karhutla juga sangat bergantung dengan keberadaan awan penghujan - ketersediaan air.
"Untuk OMC, BNPB berkolaborasi dengan BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) untuk memantau pertumbuhan potensi awan hujan yang dapat dimanfaatkan untuk OMC," ungkap Berton SP Panjaitan.
Baca Juga: Saksi Ungkap Tarif Perangkat Desa di Pati Bukan Perintah Sudewo, tapi Kesepakatan Kades
BNPB meminta secara khusus kepada gubernur, bupati-wali kota di enam provinsi itu untuk terus meningkatkan deteksi dini serta memastikan kesiapan sarana pemadaman darat di daerah masing-masing.
"Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran di wilayah yang rawan terbakar. Apabila masyarakat mengetahui atau melihat kejadian kebakaran, segera melapor kepada otoritas daerah setempat agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan efektif," tandas Berton SP Panjaitan.