JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih menunggu realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 1,3 triliun yang hingga saat ini berstatus tunda salur.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Timur elah menerima transfer sebesar Rp19 miliar. Namun, nilai tersebut masih jauh di bawah dana TKD yang masih harus disalurkan kepada Jawa Timur.

“Ada Rp 19 miliar, tapi ada dari salur ke Jatim yang masih kurang Rp 1,3 triliun. Kita berharap bahwa yang Rp 1,3 triliun itu bisa direalisasikan,” ujar Khofifah saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (19/8).

Baca Juga: Pembayaran Digital Tembus 5,5 Miliar Transaksi, Penggunaan QRIS Naik 82,42 Persen

Khofifah mengatakan, salah satu komponen penting yang ada dalam dana tersebut adalah Tunjangan Profesi Guru (TPG). Alokasi TPG yang menjadi perhatian Jawa Timur mencapai Rp 276 miliar.

“Karena kami ada untuk TPG, Tunjangan Profesi Guru, Rp 276 miliar,” ujarnya.

Ia mengatakan, realisasi dana TPG sebesar Rp 276 miliar dapat dipenuhi paling lambat pada akhir Oktober. Untuk itu, ia berharap agar dana tunda salur yang mencapai Rp 1,3 triliun untuk provinsi Jawa Timur dapat segera diberikan.

Menurutnya, alokasi sebesar Rp 276 miliar tersebut memiliki peran substantif bagi daerah.

Baca Juga: Januari hingga Desember, Ini 5 Bulan Lahir yang Disebut Punya Aura Kuat

“TPG, Tunjangan Profesi Guru itu sangat substantif bagi Jawa Timur,” ungkapnya.

Meski begitu, Khofifah tetap mengapresiasi realisasi TKD sebesar Rp19 miliar yang telah masuk untuk Jawa Timur. Namun, ia menilai dana yang masih tertunda sebesar Rp1,3 triliun jauh lebih signifikan bagi kebutuhan pemerintah daerah.

“Kita tetap mensyukuri yang ada di dalam daftar itu Rp 19 miliar untuk Jawa Timur, tetap kita syukuri. Tapi yang tunda salur Rp 1,3 triliun kan jauh lebih signifikan. Kalau itu bisa segera kami mendapatkan realisasinya,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut pemerintah pusat telah mengucurkan anggaran untuk pemerintah daerah (pemda) yang mengalami kesulitan fiskal.
Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat menyiapkan tambahan dana dan bantuan anggaran sekitar Rp 20,5 triliun untuk mengatasi kesulitan gaji pegawai daerah. Adapun, bantuan tersebut diberikan kepada 490 daerah yang mengalami tekanan fiskal akibat pemangkasan transfer ke daerah (TKD).

Purbaya mengatakan, penyaluran dana tersebut dilakukan serentak kepada 490 daerah yang mengalami kesulitan fiskal.

"Sudah disalurkan ke daerah hari Jumat (7/8) lalu sudah kita salurkan ke daerah. Serentak Rp 20,5 triliun," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta (11/8).

Baca Juga: Kredit Perbankan Melesat 13,58 Persen, BI Kucurkan Insentif Rp 446,5 Triliun

Purbaya mengatakan, besaran bantuan yang diterima setiap daerah bervariasi, disesuaikan dengan kondisi fiskal dan kebutuhan masing-masing pemerintah daerah.

Salah satu tujuan utama penyaluran bantuan ini adalah untuk memastikan pembayaran gaji Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat dilakukan.

"Jadi kita belajarin APBD-nya seperti apa kita distribusikan sesuai dengan kondisi masing-masing harusnya cukup untuk membayar gaji PPPK dan lain-lain," ujarnya.

Purbaya mencontohkan, pemerintah menyalurkan TKD ke Kabupaten Kupang sebesar Rp 193 miliar. Dimana, sejumlah kotamadyanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 17 miliar.

Baca Juga: Kredit Perbankan Melesat 13,58 Persen, BI Kucurkan Insentif Rp 446,5 Triliun

Sementara itu, Ia mengatakan untuk DKI Jakarta alokasi bantuan juga cukup besar, namun daerah tersebut dinilai tidak terlalu mendesak mengingat kondisi keuangannya yang relatif lebih kuat dibanding daerah lain.

"Cukup besar saya lupa Jakarta seharusnya paling tinggi tapi kita lihat dia cukup kaya," ucapnya.