JawaPos.com – Kepengurusan baru Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Lebak periode 2026–2031 resmi disahkan.
Pengesahan ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP di Kantor DPC PPP Kabupaten Lebak, Jumat (14/8/2026).
SK tersebut merupakan tindak lanjut hasil Musyawarah Cabang (Muscab) X DPC PPP Kabupaten Lebak yang digelar pada Juni 2026. Penyerahan dilakukan Ketua DPW PPP Provinsi Banten Neng Siti Julaiha dan dibacakan Sekretaris DPW PPP Banten Uhen Zuhaeni.
Baca Juga: Ingatkan Ancaman El Nino, Mardiono Minta Kader PPP di Jatim Utamakan Kepentingan Rakyat
Dalam kepengurusan baru, Asep Nuh dipercaya sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Lebak periode 2026–2031. Ia didampingi Hanna Aulia Zein Adzmika sebagai Sekretaris dan Muhi Bustomi sebagai Bendahara.
Ketua DPW PPP Banten Neng Siti Julaiha meminta kepengurusan baru melanjutkan sekaligus memperkuat kerja politik yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Salah satu targetnya adalah mempertahankan kursi legislatif yang telah diraih PPP sekaligus merebut kursi di daerah pemilihan (dapil) yang sebelumnya belum berhasil dimenangkan.
“Goal-nya adalah bisa mengisi dapil yang kosong, bisa mempertahankan perolehan kursi yang ada,” ujar Neng.
Baca Juga: Menangkan Pemilu 2029, Mardiono Minta Kader PPP Fokus Besarkan Partai dan Lupakan Perbedaan
Ia juga meminta DPC PPP Lebak segera melakukan konsolidasi organisasi, termasuk melaksanakan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) serta memperkuat struktur hingga tingkat bawah.
Sementara itu, Asep Nuh menyatakan siap menjalankan amanah dan menindaklanjuti arahan DPW PPP Banten. Pembenahan struktur PAC hingga tingkat desa menjadi salah satu prioritas awal kepengurusan.
Menurut Nuh, penguatan struktur penting untuk menghadapi proses verifikasi faktual partai politik menjelang Pemilu mendatang. Struktur dan keanggotaan partai nantinya akan diverifikasi sehingga seluruh jajaran harus dipastikan siap.
“Ini luar biasa berat. Nanti KPU akan mengecek keanggotaan masing-masing. PAC-PAC yang dibentuk akan dicek satu per satu. Kalau ada yang gagal, kita bisa tidak menjadi peserta pemilu,” tegasnya.
Selain konsolidasi internal, Nuh menargetkan peningkatan keterwakilan PPP di lembaga legislatif, baik di tingkat Kabupaten Lebak, Provinsi Banten maupun DPR RI.
Ia mengingatkan bahwa PPP memiliki sejarah dalam politik Kabupaten Lebak, termasuk pernah menempatkan kader sebagai pimpinan DPRD. Karena itu, kepengurusan baru diharapkan mampu mengembalikan kekuatan politik partai melalui konsolidasi dan kerja kader dari tingkat bawah.
“Dulu kita juga pernah menjadi pimpinan di DPRD Kabupaten Lebak. Mudah-mudahan ke depan apa yang kita cita-citakan dan inginkan bisa tercapai,” ucap Nuh.
Nuh pun meminta dukungan seluruh kader untuk menjalankan amanah kepengurusan periode 2026–2031 dan memastikan arahan DPW PPP Banten segera ditindaklanjuti.