JawaPos.com - Maksud hati memeluk gunung, namun apa daya tangan tak sampai. Begitu kira-kira peribahasa yang tepat untuk menggambarkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kapubaten Sanggau, Kalimantan Barat.
Program yang digadang-gadang menjadi salah satu solusi utama menekan angka stunting ternyata belum menunjukkan hasil signifikan di Kabupaten Sanggau.
Program MBG di tanah berjuluk Bumi Daranante itu telah berjalan sekitar 1,4 tahun sejak diluncurkan pada 17 Februari 2025 lalu. Meski begitu, angka stunting justru mengalami kenaikan pada Triwulan I Tahun 2026.
Dikutip dari Pontianak Post (Jawa Pos Group), Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, prevalensi stunting pada 2024 berada di angka 21,48 persen. Angka tersebut sempat turun menjadi 20,50 persen pada 2025 dan menempatkan Sanggau sebagai daerah dengan capaian penurunan stunting terbaik kedua di Kalimantan Barat setelah Kota Pontianak.
Namun memasuki Triwulan I 2026, angka stunting kembali naik menjadi 21,82 persen atau meningkat 1,32 persen. Kondisi ini lantas memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas program MBG yang selama ini diklaim mampu mempercepat penurunan stunting di daerah.
Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, mengaku heran dengan tren tersebut. Menurutnya, kenaikan angka stunting di tengah berjalannya program MBG merupakan sebuah anomali yang harus segera ditelusuri penyebabnya.
“Pada tahun 2025 kita mendapat prestasi penanganan stunting terbaik kedua di Kalimantan Barat. Tetapi pada 2026 justru terjadi peningkatan. Ini anomali yang harus kita kaji secara serius,” ujar Susana saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/6).
Sebagai Ketua Satgas Percepatan Program MBG sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sanggau, Susana menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengetahui apakah persoalan terletak pada mekanisme distribusi, cakupan penerima manfaat, atau ketidaktepatan sasaran program.
“Kalau tujuan utama MBG salah satunya menekan stunting, maka hasil yang muncul seharusnya menunjukkan tren penurunan. Ketika data justru memperlihatkan kenaikan, tentu ada sesuatu yang harus dievaluasi secara mendalam,” katanya.
Susana juga mengkritisi pola pelaksanaan program MBG yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada wilayah dengan tingkat stunting tinggi. Ia menilai pemerintah pusat perlu meninjau kembali prioritas lokasi pembangunan dapur MBG agar manfaat program benar-benar dirasakan kelompok yang paling membutuhkan.
“Kami di daerah mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat. Tetapi jika targetnya menurunkan stunting, maka daerah-daerah dengan angka stunting tinggi seharusnya menjadi prioritas utama. Jangan sampai fasilitas dan layanan lebih banyak terkonsentrasi di kawasan perkotaan sementara kantong-kantong stunting belum tersentuh secara maksimal,” tegasnya.
Kenaikan angka stunting tersebut menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan. Di tengah besarnya anggaran dan ekspektasi publik terhadap program MBG, masyarakat kini menunggu hasil evaluasi pemerintah untuk memastikan program unggulan nasional itu benar-benar efektif menjawab persoalan gizi dan stunting di daerah