JawaPos.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat, dr. Ratnawati, menegaskan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin sekaligus berperan dalam pengambilan kebijakan publik. Selama menjalankan tugas di legislatif, ia mengaku konsisten memperjuangkan isu pelayanan publik, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Ratnawati yang juga istri Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, saat menerima apresiasi Sekar Agni Negeri.

"Perempuan itu dapat menjadi memimpin. Karenanya sebagai ketua bagaimana menjalankan amanah masyarakat dan juga partai untuk kemajuan Provinsi Jawa Barat," kata Ratnawati kepada wartawan, Selasa (26/5).

Menurut Ratnawati, kehadiran perempuan dalam kepemimpinan daerah mempunyai peran penting, terutama dalam proses pengambilan kebijakan dan penguatan fungsi pengawasan legislatif terhadap berbagai persoalan publik yang langsung dirasakan masyarakat.

Baca Juga: Transformasi Logistik Dimulai, Armada Truk Listrik Jadi Fokus Baru Industri Distribusi

Ia menjelaskan, fokus perjuangannya tidak hanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan kepentingan masyarakat, tetapi juga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif berbasis potensi daerah, khususnya di wilayah Cirebon dan sekitarnya.

Ratnawati menilai penguatan ekonomi daerah perlu dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat serta dukungan terhadap pelaku usaha lokal agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Baginya, pembangunan tidak semata soal infrastruktur, melainkan juga memastikan masyarakat memperoleh layanan publik yang layak.

“Sebagai dokter, saya melihat langsung bagaimana kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang cepat dan terjangkau. Itu yang kemudian saya bawa ke ruang legislasi,” ujar Ratnawati.

Selain sektor kesehatan, ia juga memberi perhatian terhadap pengembangan UMKM. Menurutnya, penguatan ekonomi masyarakat harus dimulai dari pengembangan potensi lokal yang dimiliki masing-masing daerah, termasuk kawasan Cirebon dan sekitarnya.

“UMKM dan ekonomi kreatif lokal harus mendapat ruang tumbuh yang lebih besar. Kalau masyarakat kecil kuat, ekonomi daerah juga akan ikut kuat,” bebernya.

Ratnawati menekankan, pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan secara instan. Menurutnya, dibutuhkan keberpihakan kebijakan, dukungan pelatihan, akses permodalan, hingga pendampingan agar pelaku usaha lokal mampu bersaing dan berkembang di tengah tantangan ekonomi yang semakin ketat.

Ia pun berharap kiprahnya di dunia politik dapat menjadi contoh bahwa perempuan mampu mengambil peran strategis sekaligus menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.

“Saya percaya politik harus menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat. Ketika masyarakat merasa terbantu dan diperhatikan, di situlah tugas sebagai wakil rakyat memiliki arti,” pungkasnya.