JawaPos.com - Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Bangkalan menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Salah satu persoalan utama yang muncul adalah keterbatasan lahan yang dinilai belum memenuhi kriteria untuk pembangunan gedung koperasi. Kondisi ini membuat proses realisasi program berjalan tidak merata di seluruh desa.
Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyampaikan bahwa pemerintah daerah tetap berupaya mendukung pelaksanaan program tersebut. Meskipun petunjuk teknis tidak mengatur secara rinci peran pemerintah daerah, pemkab tetap mengambil langkah aktif. Salah satunya dengan membantu penyediaan lahan untuk pembangunan koperasi.
”Terutama memfasilitasi pengadaan lahan. Alhamdulillah, di Bangkalan ada lahan pemkab yang bisa digunakan untuk KDKMP,” terangnya.
Ia mengakui, sebagian besar lahan milik pemerintah desa dinilai kurang strategis untuk pembangunan koperasi. Karena itu, beberapa proyek KDKMP akhirnya memanfaatkan aset milik pemerintah kabupaten agar tetap bisa berjalan sesuai rencana.
”Mayoritas lahan desa tidak strategis, sehingga sebagian menggunakan lahan pemkab,” katanya.
Di sisi lain, Lukman juga menegaskan bahwa kebijakan terkait dana desa bukan berupa pemotongan anggaran. Namun, lebih pada pengalihan penggunaan dana yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan fisik menjadi penguatan ekonomi melalui koperasi.
”Anggarannya tidak terpotong, tapi dialihkan untuk pembangunan koperasi,” jelasnya.
Meski demikian, dampak dari pengalihan tersebut tetap dirasakan oleh pemerintah desa. Sejumlah proyek infrastruktur, terutama pembangunan dan perbaikan jalan desa, mengalami penundaan. Untuk mengurangi dampak tersebut, pemerintah kabupaten berencana mengambil alih sebagian pekerjaan infrastruktur.
”Perbaikan jalan poros desa akan kami tangani untuk mengurangi dampak pengalihan DD,” ujarnya.
Saat ini, pembangunan KDKMP di Bangkalan terus berjalan secara bertahap. Dari total rencana yang ada, sebanyak 91 unit koperasi tengah dalam proses pembangunan. Namun, baru enam unit yang sudah siap beroperasi.
Sementara itu, ratusan desa lainnya masih menghadapi kendala, terutama terkait ketersediaan lahan. Total ada sekitar 176 desa yang belum dapat memulai pembangunan karena persoalan tersebut.
”Enam sudah siap beroperasi, sisanya masih proses,” imbuhnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan Ismet Effendi menambahkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mendukung program nasional tersebut. Namun, ia juga mengakui adanya perubahan dalam alokasi dana desa dibanding tahun sebelumnya.
”DD tahun ini berkurang, tapi saya belum bisa memastikan apakah itu dampak pengalihan anggaran,” ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan fisik KDKMP tidak ditangani langsung oleh pemerintah daerah. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Agrinas bersama unsur TNI. Sementara itu, pemerintah daerah lebih berperan dalam aspek sosialisasi dan pembentukan kelembagaan koperasi.
”Salah satu kendala utama memang keterbatasan lahan,” katanya.
Di tingkat desa, dampak kebijakan ini juga dirasakan secara langsung. Kepala Desa Lajing Moksin menyebut pengalihan dana desa berpengaruh pada pembangunan infrastruktur, khususnya jalan desa. Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen menjalankan program yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
”Apapun kondisinya, kami harus mendukung program ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, dengan jumlah penduduk sekitar 8.000 jiwa yang mayoritas bekerja sebagai petani, koperasi di desanya diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Fokus utama koperasi nantinya akan diarahkan pada penyediaan sarana pertanian dan kebutuhan pokok warga.
”Kami ingin koperasi ini menyediakan kebutuhan pertanian sekaligus bahan pokok warga,” pungkasnya.