JawaPos.com - Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, mulai diposisikan sebagai simbol baru penguatan ekonomi kerakyatan. Statusnya sebagai proyek percontohan nasional menghadirkan harapan, sekaligus mencerminkan proses panjang yang harus dilalui pemerintah desa dalam membangun fondasi kelembagaan tersebut.
Penjabat Kepala Desa Bentangan, Dwi Suparna, mengungkapkan bahwa proses penentuan lokasi pembangunan gedung koperasi tidak berjalan mulus. Perbedaan pandangan dalam Musyawarah Desa (Musdes) membuat forum tersebut harus digelar hingga dua kali.
"Musdes pertama memutuskan lokasi di sisi utara kantor desa, namun ternyata masih masuk jalur hijau. Akhirnya disepakati di lokasi saat ini (barat Masjid Besar), meski tantangannya berat karena lahan sangat dalam dan membutuhkan urukan tanah yang masif," ujar Suparna di Kantor Kecamatan Wonosari, Rabu (22/4).
Gedung koperasi tersebut dibangun di atas lahan seluas 2.100 meter persegi dengan proses pengerjaan sekitar tiga bulan. Pembangunan ini didukung melalui hibah dari PT Agrinas dengan nilai estimasi mencapai Rp1 miliar.
Saat ini, operasional koperasi dijalankan oleh lima pengurus dan tiga pengawas. Jumlah anggota yang telah terdaftar mencapai 164 orang, menunjukkan mulai terbentuknya basis partisipasi masyarakat dalam kelembagaan tersebut.
Namun, tantangan tidak hanya datang dari sisi pembangunan fisik. Penyesuaian kebijakan anggaran turut berdampak pada kondisi keuangan desa. Suparna menyebut Dana Desa (DD) yang diterima mengalami penurunan cukup signifikan.
"Dana Desa yang kami terima turun drastis, dari sekitar Rp 1 miliar menjadi Rp 342 juta. Ini berdampak pada tertundanya program infrastruktur desa dan pengurangan kuota penerima BLT. Namun, kami tetap optimis dan mendukung kebijakan pusat demi penguatan ekonomi jangka panjang," jelasnya.
Terkait rencana dukungan permodalan koperasi sebesar Rp 3 miliar, pihak desa masih menunggu kejelasan teknis penyalurannya. Ke depan, Kopdes Bentangan diharapkan tidak hanya melayani kebutuhan dasar seperti sembako, obat-obatan, dan pupuk, tetapi juga mampu mengembangkan potensi lokal.
Salah satu potensi yang dilirik adalah kerajinan gerabah yang selama ini menjadi identitas ekonomi warga setempat. Pengembangan unit usaha berbasis lokal dinilai dapat memperkuat keberlanjutan koperasi.
Untuk menjaga keberlangsungan operasional, pengurus koperasi mulai melakukan inovasi. Salah satunya dengan mengelola Alat Mesin Pertanian (Alsintan) secara mandiri.
Peralatan seperti rotavator dan combine yang sebelumnya dikelola pihak ketiga kini disewakan langsung oleh koperasi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan pemasukan dan memperkuat kas koperasi.
Di tingkat kabupaten, perkembangan Kopdes Merah Putih menunjukkan progres yang cukup pesat. Komandan Kodim 0723/Klaten, Letkol Inf Slamet Hardianto, menyebut terdapat 381 titik pembangunan koperasi di seluruh wilayah Klaten.
"Sebanyak 90 gedung sudah selesai 100 persen. Kami menargetkan akhir Juli atau awal Agustus seluruh 381 titik ini rampung dan siap diresmikan serentak oleh Presiden Prabowo Subianto," tegas Dandim Slamet.
Baca Juga: Distribusi Kendaraan untuk Koperasi Merah Putih di Tuban Dinilai Belum Sesuai Kebutuhan Tiap Desa
Pemerintah juga akan melengkapi berbagai fasilitas pendukung, mulai dari furnitur hingga kendaraan operasional, sebelum koperasi diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa.
Sementara itu, dukungan dari pemerintah daerah juga terus diperkuat. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Klaten, Jaka Purwanto, memastikan sinergi lintas pemerintah berjalan untuk mendukung program strategis nasional tersebut.
Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, juga menyatakan komitmennya untuk menjaga stabilitas anggaran desa. Ia menargetkan pagu Alokasi Dana Desa (ADD) tetap minimal setara dengan tahun sebelumnya agar program pembangunan lokal tetap berjalan.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi penyeimbang antara kebutuhan pembangunan desa dan pelaksanaan program nasional. Dengan demikian, Kopdes Merah Putih tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga mampu memberi dampak nyata bagi perekonomian masyarakat desa. (ren)