JawaPos.com – Pembagian kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih dilakukan secara seragam ke seluruh desa. Setiap koperasi direncanakan menerima truk, pikap 4x4, dan kendaraan roda tiga, tanpa melihat perbedaan kebutuhan di masing-masing wilayah.

Padahal, seperti dikutip dari Radar Tuban (Jawa Pos Group), kondisi geografis dan potensi ekonomi desa sangat beragam. Kebutuhan kendaraan di desa pertanian, pesisir, maupun wilayah non-produktif tidak bisa disamakan.

Kepala Desa Dagangan, Kecamatan Parengan, Tuban, Abdul Wahab, menyebut kebutuhan kendaraan di wilayahnya justru lebih besar dari yang diberikan. Ia menilai satu unit pikap tidak cukup untuk mengangkut hasil panen di daerah perbukitan.

“Kalau ngomong kebutuhan, minimal lima unit,” ujarnya.

Sebaliknya, di desa pesisir seperti Karangagung, Kecamatan Palang, Tuban, fungsi kendaraan berbeda lagi. Kepala desa setempat, Aji Agus Wiyoto, menyebut kendaraan bisa dimanfaatkan untuk mengangkut hasil tangkapan nelayan maupun peralatan seperti mesin kapal dan jaring.

Baca Juga: Dapat Truk dan Pikap untuk Koperasi Merah Putih, Pemerintah Desa di Tuban Tak Punya Kendali dan Bingung Mau Dipakai Apa

Namun, tidak semua desa memiliki kebutuhan serupa. Di sejumlah wilayah, belum jelas komoditas apa yang akan diangkut oleh kendaraan tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (Diskopumdag) Tuban, Gunadi, menyebut kendaraan disiapkan untuk menunjang aktivitas bisnis koperasi. Namun, penjelasan terkait kebutuhan riil di tiap desa masih bersifat umum.

“Menyesuaikan kemampuan dan kondisi di lapangan masing-masing,” ujarnya.

Di sisi lain, pembangunan koperasi sendiri belum merata. Dari 311 desa di Kabupaten Tuban, baru 57 desa yang menuntaskan pembangunan gerai 100 persen. Sementara sebagian lainnya masih dalam berbagai tahap, bahkan ada yang belum mulai sama sekali.

Artinya, distribusi kendaraan berjalan beriringan dengan kondisi pembangunan yang belum seragam.

Situasi ini menunjukkan adanya penyamarataan dalam pengadaan sarana, tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik desa. Dalam kondisi seperti ini, efektivitas penggunaan kendaraan akan sangat bergantung pada kondisi lokal, yang sejak awal tidak menjadi dasar utama dalam perencanaan.