JawaPos.com - Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerawanan gempa cukup tinggi. Kondisi tersebut membuat pembangunan hunian di berbagai wilayah perlu mempertimbangkan aspek ketahanan terhadap guncangan gempa, terutama pada struktur bangunan.
Pakar teknik sipil struktur sekaligus dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Dr. Ir. Mudji Irmawan, M.T., mengatakan bangunan tahan gempa tidak semata-mata ditentukan oleh material yang digunakan. Tetapi juga oleh bagaimana struktur bangunan dirancang dan setiap komponennya disambungkan.
Menurut Mudji, masyarakat Indonesia sejak dahulu sebenarnya telah memiliki bentuk hunian yang relatif adaptif terhadap gempa. Rumah-rumah tradisional berbahan kayu, misalnya, cenderung memiliki bobot yang lebih ringan dan struktur yang lebih fleksibel sehingga mampu mengikuti guncangan.
Namun, perkembangan pembangunan membuat masyarakat semakin banyak menggunakan konstruksi beton bertulang, termasuk untuk rumah bertingkat. “Rumah beton tahan gempa itu harus disusun sedemikian rupa supaya konstruksinya menyambung. Kalau dari kayu ada pasak dan sebagainya, tetapi kalau dari beton bertulang, yang paling penting tulangan besinya harus terkait dengan baik,” ujar Mudji.
Dia menjelaskan, hubungan antara elemen struktur seperti balok dan kolom menjadi salah satu bagian penting yang harus diperhatikan. Sambungan tersebut harus mampu mempertahankan keutuhan struktur ketika bangunan menerima gaya akibat gempa.
Jika sambungan tidak dikerjakan dengan baik, guncangan gempa dapat menyebabkan elemen struktur terlepas atau mengalami kegagalan, yang pada akhirnya meningkatkan risiko keruntuhan bangunan.“Terutama sambungan antara besi-besi tulangan, antara balok dan kolom, itu harus terkait dengan baik. Supaya pada saat terkena gempa dia tidak lepas dan rumah tetap tidak ambruk,” katanya.
Mudji menilai, masyarakat yang tinggal di wilayah rawan gempa dan memiliki keterbatasan biaya maupun kemampuan teknis perlu mempertimbangkan desain bangunan yang sederhana. Salah satu hal yang disarankannya adalah tidak membangun rumah terlalu tinggi apabila belum didukung perencanaan struktur yang memadai.
“Masyarakat yang cukup mampu untuk membangun rumah tahan gempa bisa secara mandiri dengan mengambil contoh-contoh bangunan rumah tinggal dari Kementerian PUPR. Petunjuknya sudah ada,” ujarnya.
Sementara bagi masyarakat yang belum memiliki kemampuan teknis maupun biaya yang memadai untuk membangun struktur yang lebih kompleks, Mudji menyarankan agar rumah tinggal tidak dibangun lebih dari dua lantai, khususnya di kawasan yang memiliki risiko gempa tinggi. Menurut dia, semakin tinggi bangunan, semakin besar pula konsekuensi yang dapat terjadi apabila struktur mengalami kegagalan.
Ia mencontohkan kondisi bangunan pascagempa di sejumlah wilayah. Dari luar, bangunan terkadang terlihat masih berdiri dan seolah hanya mengalami kerusakan ringan. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, bagian lantai bawah ternyata telah mengalami keruntuhan. “Pernah ada di beberapa lokasi gempa. Dilihat dari jauh rumahnya masih dua lantai dan cukup bagus. Ternyata sebetulnya tiga lantai, lantai pertama sudah ambruk,” jelasnya.
Kondisi tersebut, kata Mudji, dapat membuat penghuni yang berada di dalam bangunan menjadi korban karena tertimpa bagian bangunan yang runtuh. Persoalan ketahanan gempa tidak hanya berlaku bagi masyarakat yang hendak membangun rumah baru.
Menurut Mudji, bangunan yang sudah terlanjur berdiri juga dapat diperiksa dan, dalam kondisi tertentu, diperkuat untuk meningkatkan kemampuannya menghadapi guncangan.“Memang ada juga petunjuk-petunjuk untuk memperkuat bangunan-bangunan yang sudah berdiri agar mampu menerima goncangan akibat gempa,” katanya.
Penguatan dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi struktur bangunan secara keseluruhan, termasuk elemen pengaku dan dinding. Namun, langkah penguatan sebaiknya didasarkan pada pemeriksaan dan perencanaan teknis, bukan sekadar menambah material secara sembarangan.
Mudji mengatakan berbagai pedoman mengenai bangunan tahan gempa telah disiapkan pemerintah melalui Kementerian PUPR. Pedoman tersebut mencakup contoh desain, konstruksi, hingga detail yang dapat menjadi acuan masyarakat maupun kontraktor dalam membangun rumah.
“Peraturan, gambar-gambar rumah tahan gempa, semuanya terus diperbarui. Peran pemerintah sudah cukup tinggi. Permasalahannya, pemerintah tidak bisa membangun rumah tahan gempa untuk masyarakat secara keseluruhan karena biayanya cukup tinggi,” tuturnya.
Menurut Mudji, potensi gempa besar, termasuk ancaman gempa pada zona megathrust, merupakan fenomena alam yang tidak dapat dihilangkan. Karena itu, upaya mitigasi perlu dilakukan dengan mengurangi kerentanan masyarakat dan bangunan terhadap guncangan.
Dia menilai edukasi mengenai konstruksi bangunan tahan gempa menjadi salah satu bagian penting dari mitigasi bencana. Masyarakat perlu memahami bahwa membangun rumah di wilayah rawan gempa tidak cukup hanya dengan memilih material yang dianggap kuat.
Perencanaan struktur, kualitas pengerjaan, serta hubungan antarelemen bangunan harus menjadi perhatian sejak awal. “Kalau mau mendapatkan rumah tahan gempa, biayanya memang harus dipikirkan dengan baik,” katanya.
Mudji juga mengingatkan agar masyarakat yang hendak membangun rumah tidak hanya mengandalkan pengalaman tukang atau kebiasaan pembangunan sebelumnya, tetapi menggunakan pedoman teknis yang telah tersedia. Ia menyebut masyarakat dapat memanfaatkan berbagai panduan bangunan tahan gempa yang disediakan pemerintah sebagai referensi, baik ketika membangun secara mandiri maupun ketika menggunakan jasa kontraktor.
Selain itu, masyarakat yang memiliki rumah di kawasan rawan gempa dan ingin mengetahui kondisi struktur bangunannya juga dapat berkonsultasi dengan tenaga ahli. “Kami dari ITS juga siap membantu siapa pun yang menginginkan konsultasi mengenai rumah tahan gempa maupun kekuatan rumah yang sudah dibangun. Silakan menghubungi saya, gratis untuk konsultasi seperti itu,” kata Mudji.
Dia menyatakan konsultasi dapat dilakukan secara daring, termasuk melalui telepon maupun Zoom, sebagai bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya bangunan yang mampu menghadapi guncangan gempa. Pada akhirnya, menurut Mudji, mitigasi gempa harus dimulai dari bangunan tempat masyarakat tinggal.
Sebab, gempa sebagai fenomena alam memang tidak dapat dicegah, tetapi risiko kerusakan bangunan dan jatuhnya korban dapat ditekan melalui perencanaan struktur yang tepat, konstruksi yang benar, serta kesiapan masyarakat.