JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengokohkan proyek pembangunan transportasi massal Surabaya Regional Railway Line (SRRL).
Dikutip dari Radar Surabaya (JawaPos Grup), Minggu (25/2), SRRL adalah sistem kereta berpenggerak listrik yang direncanakan akan menghubungkan Surabaya dengan daerah penyangga seperti Sidoarjo dan Gresik.
Pelelangan fisik untuk proyek Surabaya Regional Railway Line dijadwalkan akan dimulai pada awal tahun 2025.
Menurut Deputi Sarpras Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang berkunjung ke Gedung Negara Grahadi Surabaya beberapa waktu lalu, SRRL mendapat komitmen anggaran dari Jerman sebesar Rp 3,6 triliun.
Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Nyono, pada hari Minggu (25/2).
Pembangunan SRRL diharapkan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2028, dan diharapkan dapat digunakan pada tahun 2029.
Nyono menjelaskan bahwa transportasi publik harus diprioritaskan di Jawa Timur, termasuk proyek SRRL ini. Tujuannya adalah untuk mendukung transportasi massal berbasis Gerbang Kertasusila plus (Jombang, Tuban, dan Bojonegoro).
"Public transportation harus sebanyak-banyaknya dibangun di Jatim, termasuk SRRL ini. Tujuannya untuk memfasilitasi angkutan massal aglomerasi berbasis Gerbang Kertasusila plus (Jombang,Tuban dan Bojonegoro). Nanti dari utara ke selatan itu dengan SLLR, kemudian dari barat ke timur itu dengan MRT (Mass Rapiid Transit)," jelasnya.
Rencananya adalah dari utara ke selatan menggunakan SRRL, dan dari barat ke timur menggunakan MRT (Mass Rapid Transit). Menurutnya, Konsulat Inggris akan membiayai studi kelayakan MRT.
Nyono menambahkan bahwa MRT tersebut akan menghubungkan Gresik dari barat, menuju Universitas Merdeka, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Wonokromo, Gubeng, hingga Sidoarjo.
Rutenya akan melalui Universitas Airlangga (Unair) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Harapannya adalah tiga kampus besar ini dapat terhubung dengan MRT.
Nyono berharap rencana transportasi perkotaan yang merupakan tanggung jawab pemerintah dapat direalisasikan melalui rencana mobilitas urban yang berkelanjutan (SUMP) yang telah dipresentasikan oleh konsultan EGIS Rail SA.
"Semua perencanaan itu ada di situ. Sehingga nanti equity Pemprov ini tidak akan cukup untuk membiayai itu semua, tapi dokumen perencanaannya itu sudah kita siapkan. Dari situ, dana bantuan dari luar negeri, dari APBN bisa ditampung untuk membangun itu semua. Untuk kita bergotong-royong, bantuan dari luar negeri, APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota bersama-sama untuk membangun public transportation yang memang itu adalah hak masyarakat Jawa Timur," jelasnya.
Nyono menegaskan bahwa ketika infrastruktur transportasi publik telah tersedia, maka penerapan kebijakan yang memprioritaskan transportasi publik dapat dilakukan dengan lebih efektif.
Dia menyatakan bahwa saat ini upaya dilakukan untuk mendorong masyarakat agar menggunakan transportasi publik yang aman, nyaman, dan tepat waktu, seperti Trans Jatim.
"Upaya-upaya kita untuk apa memantik masyarakat agar mau menggunakan public transportation yang aman, nyaman dan tepat waktu. Setelah semua kita siapkan, baru kita melakukan tindakan pengetatan lalu lintas. Tujuannya untuk mengurangi emisi, kecelakaan lalu lintas dan kemacetan," ujarnya.
Nyono menekankan bahwa infrastruktur transportasi publik harus disiapkan terlebih dahulu sebelum menerapkan kebijakan yang membatasi penggunaan kendaraan pribadi, agar tidak menimbulkan protes dari masyarakat.
"Kalau sekarang kita menerapkan, tapi fasilitas public transportationnya kurang, ya enggak bisa. Akan diprotes oleh masyarakat. Contoh misal kita melarang penggunaan kendaraan pribadi, tapi public transportationnya belum disediakan," terangnya.