Saat ini total ada 21 rusunawa yang sudah dimiliki Pemkot Surabaya. Namun, jumlah itu belum mampu mengatasi kebutuhan hunian murah bagi warga yang ekonominya terbatas. Jadilah antrean hunian tersebut sudah sampai ribuan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyudradjad menyatakan, rusunawa memang tidak bisa mengakomodasi kebutuhan warga. Karena itu, opsi lain yang bisa dilakukan adalah menyediakan hunian yang murah. Terjangkau untuk kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan terbatas.
’’Rusunawa itu sebenarnya hanya tempat transit. Untuk tinggal pun dibatasi hanya lima tahun. Setelah itu, mereka sudah harus keluar,’’ paparnya.
Karena itu, sebelumnya verifikasi ulang telah dilakukan. Penghuni yang tak masuk kriteria diminta pindah. Sekarang Pemkot Surabaya memperketat masuk rusunawa. ’’Pengajuan bisa dilakukan oleh warga. Namun, kami akan lakukan verifikasi lebih dulu. Ada data MBR yang menjadi basis data untuk approval proses pengajuan itu,’’ ucap Irvan.
Alih-alih memperbanyak unit rusunawa, pemkot malah tidak lagi mengalokasikan dana untuk rusunawa baru. Begitu juga dengan pusat yang biasanya memberikan anggaran melalui dana alokasi khusus (DAK). Tiap tahun biasanya ada dua blok baru yang dianggarkan.
Pemkot lebih memilih membangun rusunami atau rumah susun sederhana milik sendiri. Dari kalkulasi pemkot, hunian itu lebih murah dibanding rumah tapak. Namun, kepemilikan sepenuhnya menjadi milik warga.
’’Nanti skemanya dengan sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun (SKBG sarusun). Lahan milik pemkot bakal disewa oleh pengembang untuk membangun gedung. Sewanya sampai 60 tahun. Namun, bisa diperpanjang lagi, tergantung bagaimana pengecekan kelayakan bangunan nanti. Kalau layak, bisa ditambah,’’ jelas mantan kepala dinas perhubungan tersebut.
Selain itu, hal tersebut memberikan keuntungan bagi pemilik. Warga yang membeli bakal mendapat hak yang setara dengan sertifikat hak milik satuan rumah susun (SHMSRS). Kepastian hukum jelas sehingga aman.
’’Bahkan, untuk jaminan pengajuan pinjaman bisa juga menggunakan sertifikat itu. Hanya saja, kalau rusunami ini tidak ada hak atas tanah bersama. Karena tanahnya adalah aset Pemkot Surabaya,’’ ujarnya.
Sementara itu, meski tidak ada lagi anggaran untuk pembangunan flat sewa yang baru, bukan berarti rusunawa yang sudah berdiri tak lagi diperhatikan. Bahkan, biaya perawatan diperbesar.
Kepala bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman DPRKPP Surabaya Lasidi menyatakan, pemeliharaan bangunan dan sarana penunjangnya terus dilakukan. Seperti di Flat Romokalisari. DPRKPP baru saja merenovasi kerusakan kecil serta melakukan pengecatan ulang. Fasilitas umum seperti taman juga dibenahi.
Demikian halnya di Flat Sombo dan Tambak Wedi. Di dua flat yang berlokasi di Surabaya utara itu, pemkot juga memperhatikan masalah keamanan. Tak dipungkiri, masalah keamanan di flat jadi isu yang menunjang kenyamanan penghuninya selain infrastruktur.
Percepat Bangun Rusunami sebagai Konsekuensi
PEMBAHASAN RAPBD 2023 terus berlangsung di parlemen. Beberapa program kerja sekaligus kebutuhan anggaran disusun. Namun, ternyata pembangunan flat sewa atau rumah susun sewa (rusunawa) tidak dianggarkan oleh pemkot.
Wakil Ketua Komisi C Aning Rachmawati mengatakan, untuk dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan (DPRKPP), flat sewa tidak dianggarkan pada 2023 karena ketiadaan anggaran dari pusat. Biasanya, setiap tahun ada dua blok rusun yang dibangun dari anggaran pusat berupa dana alokasi khusus (DAK).
Dampak nihilnya anggaran pembangunan flat, 6.000 pengantre rusun dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) harus bersabar untuk menanti konsep rumah susun sederhana milik sendiri (rusunami). Saat ini rusunami digagas oleh pemkot di sembilan lokasi di tanah milik PT YKP dengan model kerja sama pihak ketiga.
Aning berharap ke depan konsep kerja sama rusunami bisa mengentaskan 6.000 antrean MBR. Terkhusus MBR yang belum punya rumah dan butuh rumah.
Anggota badan anggaran (banggar) itu juga mengingatkan pemkot agar warga rusun yang tercoret dari MBR dan harus keluar dari flat sewa dengan jeda waktu sembilan bulan perlu diverifikasi profilnya. Menurut dia, jangan sampai timbul permasalahan sosial baru.
Dia mengakui, banyak warga yang mengadu tercoret dari MBR dan harus keluar dari rusun. Sementara itu, anggaran rumah layak huni (rutilahu) yang diajukan DPRKPP begitu besar, Rp 124 miliar untuk 3.500 rutilahu pada 2023. Angka tersebut meningkat dari 2022, yang kala itu hanya 900 rutilahu.
Anggaran untuk membangun flat tidak ada, tapi anggaran merawat flat justru membengkak. Pada 2021, anggaran perawatan flat hanya Rp 11 miliar. Nah, pada 2023, anggaran perawatan justru membengkak hingga Rp 37 miliar.
Terpisah, anggota banggar lain Imam Syafi’i mendorong pemkot segera merealisasikan program rusunami sebagai konsekuensi nihilnya anggaran flat sewa. ”Jangan sampai warga MBR yang seharusnya mendapatkan atensi berupa tempat huni yang layak malah tidak dapat,” jelasnya.
Imam menambahkan, pemkot juga perlu transparan siapa saja yang saat ini tinggal di flat sewa. Lalu, lanjut dia, berapa unit di flat sewa yang kosong. Dengan demikian, ketika ada unit kosong, pemkot harus segera mengisi.
Sementara itu, anggota Komisi A Camelia Habiba menemukan beberapa unit kosong di Flat Indrapura. Dia mengetahui hal tersebut kala mengantar Ridwan, warga Platuk Donomulyo, pindah ke Flat Indrapura. Politikus PKB itu mengungkapkan, dari 150 unit, baru 132 unit yang terisi. ”Pak Ridwan itu juga terkatung-katung tinggal di bedeng, selama enam bulan tinggal tanpa atap rumah,” katanya.
Ketua Fatayat NU Surabaya itu menambahkan, pemkot juga perlu lebih serius dalam memperhatikan aspek fasilitas flat. Misalnya, akses ke sekolah untuk anak-anak penghuni flat, fasilitas kesehatan terdekat, hingga fasilitas keamanan. Sebab, menurut dia, tidak banyak flat yang memiliki sekolah hingga fasilitas kesehatan terdekat. Jaraknya jauh.
ALOKASI SEDIAKAN HUNIAN ANYAR
- Total ada 12.970 pendaftar antrean hunian rusun.
- Sebanyak 7.208 di antaranya bukan termasuk kategori MBR, sementara yang MBR sebanyak 5.762 pendaftar.
- Pemkot berinisiatif untuk membangun rusunami di 9 lokasi, menggunakan lahan aset.
- Harga unit rusunami diklaim lebih murah, maksimal Rp 200 juta.
- Cicilan bisa dilakukan hingga 30 tahun.
Dari berbagai sumber