JawaPos.com - Banyak pertanyaan yang diajukan masyarakat soal bantuan sosial (bansos) saat harga BBM naik. Ada yang tidak terima karena namanya tidak tercantum dalam daftar penerima bansos. Ada juga yang wadul karena orang yang menerima bansos dinilai tidak layak.
Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya pun membuka kanal aduan khusus untuk menerima dan menanggapi aspirasi warga itu. Kepala Dinsos Surabaya Anna Fajriatin mengatakan, kanal aduan tersebut dibuka khusus untuk menerima apa pun keluhan warga soal bansos. Dia mengatakan, untuk mengaksesnya, warga bisa menghubungi nomor WA 082140777600. Ada petugas khusus yang bakal merespons laporan yang masuk.
”Apa pun laporannya soal bansos akan kami jawab, entah itu BLT, PKH, BPNT bisa diajukan ke sana. Kami pastikan akan dijawab oleh petugas kami,’’ katanya.
Dia menyebut saat BLT BBM didistribusikan, banyak warga yang mengadu tidak mendapatkan bantuan tersebut. Kemudian, warga wadul karena merasa tetangga yang dapat bantuan tidak layak secara ekonomi. Juga warga yang salah info, mengira penerima PKH juga mendapat bantuan BLT.
”Ini yang perlu kami luruskan. Karena itu, untuk memudahkan warga mendapat info yang klir, kami buka layanan bantuan ini. Warga yang mau lapor adanya penyimpangan silakan sampaikan juga,’’ papar mantan kepala DKRTH Surabaya itu.
Khusus untuk dugaan penyelewengan atau tidak tepat sasaran, Anna menjamin identitas pelapor bakal dirahasiakan. Nanti ada petugas dinsos yang turun ke lapangan.
”Yang pasti, kalau lapor, harus valid ya infonya. Misal, alamatnya di mana serta dugaan tidak tepat sasaran dan penyelewengannya bagaimana. Sehingga saat turun, petugas tidak keliru,’’ papar Anna.
Memang soal bansos tersebut, Anna mengakui banyak komplain soal orang yang merasa layak menerima, tapi tidak masuk daftar. Pihaknya pun meminta warga memanfaatkan kanal yang disediakan dinsos maupun Kementerian Sosial. Nanti data yang masuk ke pemkot dilaporkan ke dinsos.
”Kendala yang sekarang kita coba urai soal warga yang masuk daftar, namun ternyata domisili sudah pindah ke luar Surabaya. Ini masih ada yang kita temui. Saat didatangi ke rumah, ternyata tidak ada nama yang dimaksud. Alhasil, data pun tidak valid dan akhirnya tidak bisa menerima bansos,’’ katanya.
Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya. Tujuannya, warga bisa menetapkan alamatnya sesuai domisili.