JawaPos.com - Bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah memasuki masa penyaluran di bulan Maret ini. Masa penyaluran ini masuk pada tahap pertama.
Masyarakat pun bisa memastikan jadwal pencairan bansos PKH BPNT Maret 2026 secara online.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan bahwa penerima kedua bansos ini akan tepat sasaran, sehingga dilakukan pembaruan desil pada Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di awal 2026.
Bagi yang belum tahu, desil merupakan sistem pemeringkatan yang menunjukkan kesejahteraan hidup masyarakat yang terdiri dari 10 tingkatan.
Tingkat 1 hingga 4 sendiri dikategorikan masyarakat miskin dan rentan, sehingga berhak menerima bansos.
Sebelumnya, penerima bansos BPNT dan PKH menyasar desil 1 hingga 5. Namun, kali ini BPNT hanya menyasar masyarakat dengan desil 1 hingga 4.
Jadwal Pencairan Bansos PKH BPNT Maret 2026
Pemerintah telah menetapkan jadwal resmi penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT tahun 2026 yang dilakukan secara bertahap setiap tiga bulan. Bantuan akan dicairkan sekaligus dalam satu kali penyaluran untuk setiap tahap.
Pada Maret 2026, penyaluran memasuki tahap pertama yang mencakup periode Januari hingga Maret.
Pemerintah tidak menentukan tanggal pasti pencairan, sehingga masyarakat diimbau untuk rutin memeriksa status bantuan melalui laman Cek Bansos Kementerian Sosial.
Dalam satu tahun, penyaluran bansos dilakukan sebanyak empat tahap, mengikuti mekanisme yang diterapkan pada tahun sebelumnya. Rincian jadwal pencairannya adalah sebagai berikut:
Tahap 1: Januari–Maret
Tahap 2: April–Juni
Tahap 3: Juli–September
Tahap 4: Oktober–Desember
Hati-hati Hoaks Bansos Ramadhan 2026
Mengacu pada informasi dari laman Komdigi, masyarakat diimbau agar waspada terhadap unggahan di media sosial yang menyebut adanya tautan pendaftaran bansos Ramadhan 2026.
Setelah dilakukan pengecekan, klaim adanya bansos Ramadhan tersebut terbukti tidak benar atau merupakan hoaks.
Peringatan ini muncul menyusul beredarnya postingan di Facebook yang mencantumkan tautan pendaftaran bansos.
Namun, hasil penelusuran menunjukkan bahwa link tersebut tidak mengarah ke situs resmi pengecekan bansos milik Kementerian Sosial (Kemensos).
Sebaliknya, tautan itu membawa pengguna ke halaman yang meminta pengisian sejumlah data pribadi, seperti nama lengkap sesuai KTP, nomor Telegram aktif, asal provinsi, hingga jenis kelamin.
Karena itu, masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati dan tidak sembarangan membagikan informasi pribadi.