JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyambut baik langkah Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang menyalurkan 4,8 juta butir multivitamin kepada sekitar 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Jakarta. Namun, ia mengingatkan pentingnya koordinasi lintas kementerian agar kebijakan tersebut berjalan sesuai koridor sistem kesehatan nasional.
"Saya menghargai langkah Kementerian Pertahanan yang ingin berkontribusi dalam memperkuat ketahanan kesehatan rakyat melalui distribusi multivitamin ke Dapur Makan Bergizi (MBG). Semangat baik tersebut harus tetap berada dalam koridor sistem kesehatan nasional," kata Nurhadi kepada wartawan, Selasa (7/10).
Ia menekankan distribusi obat dan vitamin tidak sekadar kegiatan logistik, tetapi menyangkut aspek keselamatan publik. Karena itu, ia meminta agar Kemhan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjalankan program MBG.
"Sebagaimana diatur oleh undang-undang dan dikoordinasikan dengan kementerian serta lembaga teknis yang berwenang, seperti Kemenkes dan BPOM," ucapnya.
Menurutnya, setiap produk yang dikonsumsi masyarakat harus melalui proses uji, pengawasan, dan sertifikasi ketat agar tidak menimbulkan risiko kesehatan. "Tanpa koordinasi dengan Kemenkes dan BPOM, niat baik bisa berujung pada persoalan serius di lapangan," tegasnya.
Nurhadi juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses distribusi. Ia meminta pemerintah membuka data penerima manfaat secara jelas, memperkuat sistem pengawasan lapangan, dan memastikan seluruh rantai distribusi berada di bawah kendali lembaga kompeten.
"Kita belajar dari kasus-kasus sebelumnya di mana program serupa menimbulkan potensi penyimpangan, bahkan masalah kesehatan akibat produk yang belum terverifikasi," urainya.
Lebih jauh, Nurhadi menegaskan bahwa ketahanan kesehatan rakyat harus dibangun secara berkelanjutan, aman, dan berbasis sistem nasional. "Maka sinergi antar-kementerian dan lembaga harus dijalankan dengan peran yang proporsional dan saling melengkapi, bukan saling tumpang tindih," pungkasnya.
Diketahui, Kemhan menyalurkan 4,8 juta butir multivitamin bernama Vitarma, produk dari Pusat Farmasi Pertahanan dan Pabrik Obat Pertahanan Negara di bawah Kemhan. Penyaluran dilakukan bersamaan dengan dukungan kepada program MBG dan kebutuhan prajurit TNI dalam rangka HUT ke-80 TNI.
Selain itu, Kemhan juga menyerahkan 17,4 juta butir obat kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk didistribusikan melalui Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di seluruh Indonesia.