Jawapos.com- Normalisasi sungai dan pembangunan jalan inspeksi Kali Sekretaris di Kampung Gili Sampeng, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat berlanjut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kembali membuat warga menangis karena kehilangan tempat tinggal, kemarin (11/11).
Penggusuran kali ini menelan sedikitnya 36 bangunan di lingkungan RT 01/05. Hinga kini belum diketahui berapa jumlah warga yang terlantar dampak penggsuran itu. Tapi bila tiap rumah dihuni paling sedikit 4 orang, maka ada sekitar 144 warga yang kehilangan tempat berteduh.
Karena penggusuran berdampak membuat ratusan jiwa kehilangan tempat tinggal, pembongkaran bangunan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat yang menurunkan ratusan personel gabungan Satpol PP, polisi dan TNI itu sempat diwarnai penolakan warga. Mereka menilai pemerintah yang arogan menggusur rumah yang mereka tempati sejak puluhan tahun silam.
Warga juga menuding pejabat melakukan eksekusi hanya demi jabatan dan takut dipecat atasannya, tapi tidak memperhatikan nasib masyarakat kecil. Selain mendadak, relokasi ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda (Jakarta Utara), Komarudin (Jakarta Timur) dan Daan Mogot (Jakarta Barat) belum mendapat kepastian.
Menurut warga, penggusuran ini sama sekali tidak memperhatikan nasib anak-anak mereka yang masih bersekolah. Termasuk, kemampuan ekonomi keluarga yang tergusur untuk mencari tempat tinggal sementara di rumah kontrakan.
”Bongkarnya mendadak begini, gak ada informasi lanjutan. Lagian juga kita belum terima kunci rusun, kata Ahok (Gubernur DKI) kalau caranya begitu, kita boleh nolak. Habisnya, mau tidur di mana, nyari kontrakan buru-buru begini mana bisa,” keluh Sari Simbolon, 38, warga RT 01/05 yang ditemui INDOPOS (Jawapos.com).
Nihmatul Musofa, 39, Ketua Kelompok IV yang dibentuk warga kampung itu terkait penggusuran mengatakan, dua hari sebelumnya musyawarah pembongkaran itu memang sempat dilakukan antara warga bersama Pemkot Jakarta Barat dan Dinas PU DKI Jakarta.
Warga sepakat dengan upaya pemerintah dalam mencegah banjir, tapi setidaknya informasi terkait kepastian eksekusi itu dikabarkan lebih dulu. Selain itu, dia juga menyesalkan permintaan warga yang sudah merelakan membongkar bangunannya sendiri sejarak 5 meter dari bibir Kali Sekretaris tidak mendapat kompensasi penundaan.
Pasalnya, warga membutuhkan waktu untuk mencari tempat tinggal sementara dan menyelesaikan tahun ajaran pendidikan sekolah anak-anak mereka. ”Jadwalnya memang kita sudah sepakati. Sebelumnya jadwal kepastian eksekusinya yang sudah dipastikan tapi sampai malam hari kami tunggu itu gak ada kabar dari kelurahan. Kalau mendadak begini, kita jelas gak siap, sementara bapak-bapaknya sudah pada berangkat kerja semua,” cetusnya juga.
Perempuan berkerudung yang akrab disapa Nini itu juga menyesalkan penggusuran yang tanpa solusi. Menurutnya relokasi tempat tinggal ke tiga rusunawa itu terlalu jauh. Sementara, relokasi ke rusunawa terdekat di sekitar KS. Tubun Palmerah dan Rawa Buaya Cengkareng itu masih harus menunggu hingga akhir tahun 2016.
Lantas, menurut Nini, apa artinya itu semua kalau solusi itu tidak ada titik temu. ”Gak mungkin kita spontan pindah, sekolah anak-anak juga sudah mendekati ujian. Cuma ada 5 unit rusun di Daan Mogot, kalau tidak semuanya kasihan yang lain. Kalau seperti ini, rencannya warga sepakat mau mendatangi kantor Gubernur (Ahok) saja,” ujarnya juga.
Sementara itu, Wakil Walikota Jakarta Barat, Muhammad Zen menjelaskan, kesempatan pengundian jatah penempatan ke tiga unit rusun itu sejatinya sudah disampaikan, tapi warga menolak dengan alasan terlalu jauh. Untuk 36 kepala keluarga yang digusur itu memang mendapat jatah tersebar di beberapa rusun.
Yakni, 5 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot, 16 KK ke Rusunawa Komarudin, dan 15 KK ke Rusunawa Marunda. Zen pun mengakui, keterbatasan penyediaan unit rusun masih menjadi persoalan serius yang sedang diselesaikan pemerintah untuk menggebrak program normalisasi kali dan jalan inspeksi.
Sementara di Jakarta Barat, pembangunan Rusunawa Rawa Buaya Cengkareng dan KS Tubun Palmerah itu ditargetkan penyelesaiannya akhir tahun 2016 nanti.
Menurutnya, program pembangunan infrastruktur yang membutuhkan trase 10 meter dari bibir Kali Sekretaris ini memang sudah mendesak dan sesuai instruksi Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama.
Terkait persoalan perubahan dokumen pencatatan sipil, kependudukan dan pendidikan sekolah warga yang terbusur itu, Zen memastikan akan mengawal pelayanan tersebut.
”Solusi sudah kita upayakan, semua unit rusunawa itu siap dihuni oleh mereka. Terkait pembongkaran, kalau tidak langsung menurunkan personel dan alat berat seperti ini nanti tertunda lagi. Ini bentuk ketegasan dan keseriusan kami mengatasi banjir dan kemacetan lalu lintas,” paparnya.(asp/JPG)