JawaPos.com - Pasien gagal ginjal kronik (GGK) harus berakhir dengan cuci darah atau hemodialisa. Namun biaya penyakit katastropik yang cukup tinggi seperti hemodialisa tidak dapat diabaikan.
Ketua Perhimpunan Nefrologi lndonesia, dr. Aida Lydia, PhD., Sp. PD-KGH menyampaikan apresiasinya terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), namun masih banyak yang perlu dibenahi. Khususnya kemudahan bagi pasien dialisis mendapatkan layanan yang berkualitas baik melalui hemodialisis maupun CAPD.
Pengobatan gagal ginjal selain hemodialisa adalah CAPD singkatan dari Continous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Pengobatan ini dinilai lebih praktis dan efisien dibanding hemodialisa yang mengharuskan pasien meluangkan banyak waktu hanya untuk cuci darah.
Penderitanya bisa mengobati diri sendiri di rumah tanpa harus ke rumah sakit. Pengobatan ini tidak pakai mesin tapi pasien bisa melakukannya sendiri. Racun-racunnya dibuang lewat selang dari perut. Mirip seperti kateter dengan memasukkan cairan dialisa pada pasien. Pasien harus melakukannya minimal tiga kali sehari dengan 5 ribu CC cairan.
Sebelumnya tentu pasien dilatih untuk bisa menggunakannya di rumah. Cairan dialisa ini bisa dipesan di apotek atau bagian farmasi dan sangat terbatas jumlahnya. Namun, sekali saja pasien tidak melakukan pengobatan ini, maka racun tidak terbuang dari tubuh dan bisa mengganggu konsentrasi, marah-marah, dan meracau.
"CAPD bisa menjadi salah satu alternatif terapi pengganti ginjal yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien GGK dan sekaligus menjadi solusi pengendalian biaya kesehatan negara," kata dr. Aida dalam Kongres Indonesian Health Economic Association (InaHEA) ke-5 baru-baru ini.
Namun sayangnya, saat ini masih sangat terbatas penyedia alat CAPD di Indonesia. Ditambah dengan belum siapnya sistem distribusi dan rendahnya edukasi baik kepada pasien dan dokter menyebabkan pertumbuhan jumlah pasien CAPD dari tahun ke tahun sangat lambat.
Data Pernefri bulan Oktober 2018, pertumbuhan pasien CAPD dari tahun ke tahun menunjukkan pada tahun hanya berkisar 8 persen saja dibandingkan pertumbuhan pasien hemodialisa per tahun mencapai 40-50 persen. Saat ini instansi terkait sedang menjalankan sebuah uji coba peningkatan cakupan pelayanan CAPD di Jawa Barat, yang hasilnya diharapkan di akhir tahun 2018 dan dapat menjadi sebuah rujukan untuk kebijakan nasional.
"Program yang kami inisiasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi pengendalian biaya hemodialisa. Target kami adalah meningkatkan jumlah pasien CAPD dari 3 persen menjadi 30 persen,” tambah Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan dr. Tri Hesty Widyastoeti, Sp.M, MPH.
Studi dari Komite Penilaian Teknologi Kesehatan (KPTK) Kemenkes RI dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM Ul) juga menguatkan fakta bahwa CAPD lebih efektif dari segi biaya dibanding HD.
Namun beberapa hal yang menjadi penyebab terapi CAPD masih lambat terealisasi adalah, Pertama, meski ditanggung BPJS, namun tidak ada intervensi sistem insentif dalam skema pembayaran. Kedua, rendahnya supply cairan CAPD akibat monopoli yang terjadi oleh satu pemasok, yaitu Baxter.
Ketiga, Fresenius Medical Care sebagai penyedia masih menunggu nomor registrasi cairan CAPD dikeluarkan oleh BPOM. Dan keempat, masih rendahnya edukasi mengenai CAPD terhadap pasien.