JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai bahwa serangkaian konflik sosial yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk insiden di Sukahaji, Bandung, dan pembakaran mobil polisi di Depok, merupakan akibat langsung dari kelalaian para penyelenggara negara di berbagai level pemerintahan.

“Setelah saya pelajari, kekisruhan dan konflik sosial yang berujung pada tindak pidana itu seluruhnya adalah akibat kelalaian kita sebagai penyelenggara negara,” ujar Dedi dalam pernyataannya di media sosial, Rabu (23/4).

Ia menyebut kelalaian tersebut berupa pembiaran terhadap berbagai aktivitas ilegal di lingkungan masing-masing. Mulai dari bangunan liar di bantaran sungai, marka jalan, trotoar, hingga tanah milik negara dan perorangan yang didirikan tanpa izin dan tak pernah ditindak selama bertahun-tahun.

Menurut Dedi, kondisi ini telah menumpuk menjadi masalah serius. Sehingga, ketika negara membutuhkan lahan, terjadi banjir, atau kawasan menjadi kumuh dan perlu ditertibkan, masyarakat melakukan perlawanan karena tidak ada solusi atau kompensasi yang disiapkan.

“Ini kelemahan kita semua. Contohnya di Cimanggis, sampai terjadi pembakaran mobil polisi. Kemarin juga terjadi di Bandung,” tegasnya.

Meski mengkritik kelalaian aparat pemerintah, Dedi menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hukum harus tetap ditindak tegas.

“Semua tindak pidana kekerasan, baik itu terhadap aparat maupun sesama warga, harus diproses hukum. Siapa pun pelakunya, dari kelompok manapun, tidak ada yang kebal hukum,” pungkas Mantan Bupati Purwakarta itu.