JawaPos.com - Pertumbuhan ekonomi Islam global yang terus menunjukkan tren positif. Pengeluaran konsumen Muslim di sektor halal tercatat mencapai USD 2,43 triliun pada 2023 dan diperkirakan meningkat menjadi USD 3,36 triliun pada 2028.
Sementara itu, sektor keuangan Islam mencatatkan pertumbuhan aset dari USD 4,93 triliun menjadi USD 7,53 triliun dalam periode yang sama.
Adopsi teknologi juga semakin kuat, tercermin dari proyeksi nilai Islamic fintech yang diperkirakan mencapai USD 306 miliar pada 2028 dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 13,6 persen.
Indonesia saat ini menempati posisi yang kuat dalam peta ekonomi Islam global. Berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report 2024–2025, Indonesia berada di peringkat ketiga dunia setelah Malaysia dan Arab Saudi.
Capaian unggulan Indonesia terlihat pada sektor modest fashion (peringkat pertama), pariwisata ramah Muslim (peringkat kedua), serta farmasi dan kosmetik halal (peringkat kedua).
Selain itu, Indonesia tercatat sebagai negara dengan nilai investasi halal terbesar di dunia, dengan 40 transaksi senilai USD 1,6 miliar sepanjang 2023 dari total USD 5,8 miliar investasi halal global.
Pertumbuhan industri halal nasional juga menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga Triwulan II 2025, terdapat 140.944 perusahaan industri halal dengan 584.552 produk yang telah mengantongi sertifikasi halal.
Kondisi itu mencerminkan ekosistem yang semakin matang dan terintegrasi. Di kawasan Asia-Pasifik, nilai ekonomi halal di sektor makanan dan minuman saja telah mencapai USD 524,38 miliar.
terkait hal itu, Ketua Dewan Pengawas Indonesian Business Council (IBC), Arsjad Rasjid menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis, untuk berperan sebagai pusat penghubung perdagangan dan investasi berbasis ekonomi Islam, khususnya di kawasan Asia-Pasifik.
Pernyataan tersebut disampaikan Arsjad dalam forum Indonesia–Business 57+ (B57+) Roundtable, yang menjadi bagian dari Indonesia Economic Summit (IES) 2026 di Hotel Shangri-La Jakarta.
B57+ sendiri dikembangkan sebagai wadah kolaboratif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, serta mitra internasional guna merumuskan langkah-langkah nyata dalam memperkuat konektivitas ekonomi antarnegara muslim dan mitra strategis global.
Dalam kerangka ini, Indonesia didorong menjadi titik sentral kerja sama melalui pembentukan B57+ Asia-Pacific Chapter yang secara resmi diluncurkan pada 3 Februari 2026, bertepatan dengan rangkaian kegiatan IES 2026.
B57+ Perkuat Kolaborasi Ekonomi
Arsjad menegaskan bahwa inisiatif B57+ bertujuan menghimpun para pemimpin sektor swasta dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) untuk memperkuat arus perdagangan, investasi, serta kolaborasi ekonomi di berbagai pasar Islam dunia.
Ia menilai, besarnya skala pasar dan kapasitas produksi negara-negara muslim akan jauh lebih optimal jika ditopang oleh konektivitas yang solid, dengan Indonesia berperan sebagai pusat penghubungnya.
"Indonesia punya keunggulan geografis dan kepercayaan dari negara-negara muslim. Kami siap menghubungkan pelaku usaha Muslim dengan peluang bisnis nyata, dari kemitraan hingga investasi besar. Dan kami juga terbuka untuk bekerja sama dengan investor global yang tertarik dengan ekonomi Islam,” kata Arsjad.
Dukungan internasional terhadap peran Indonesia turut disampaikan oleh Presiden Islamic Chamber of Commerce and Development (ICCD) sekaligus Chairman of the Federation of Saudi Chambers of Commerce, Abdullah Saleh Kamel.
Ia menilai pembentukan B57+ Asia-Pacific Regional Chapter sebagai langkah strategis untuk mendorong kolaborasi bisnis lintas negara yang lebih terstruktur.
“B57+ menyediakan kerangka kerja yang lebih praktis bagi pelaku usaha di negara-negara Islam untuk saling terhubung. Peran Indonesia sangat vital dalam membangun jembatan perdagangan dan investasi lintas kawasan,” ujarnya.
Dari dalam negeri, dukungan juga datang dari Menteri Agama Nasaruddin Umar. Ia menilai inisiatif B57+ sejalan dengan nilai-nilai dasar ekonomi Islam yang menitikberatkan keadilan, kerja sama, serta keterhubungan dengan sektor riil.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi halal dalam mendorong pertumbuhan nasional dan menjawab kebutuhan dunia usaha.
“Ekonomi halal merupakan salah satu penggerak penting perekonomian Indonesia. Dengan basis pasar yang besar dan terintegrasi dari hulu ke hilir, ekonomi halal mampu mendorong pertumbuhan, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan daya saing Indonesia dalam rantai nilai global,” ujarnya.
Secara keseluruhan, platform B57+ dirancang sebagai penghubung strategis antara pelaku usaha, pemerintah, dan investor internasional dalam mendorong perdagangan, investasi, serta integrasi pasar lintas kawasan.
Selain negara-negara Muslim, platform ini juga membuka ruang partisipasi bagi negara non-Muslim yang memiliki kepentingan strategis dalam ekosistem perdagangan Asia-Pasifik dan rantai nilai global.