JawaPos.com - Kecelakaan proyek infrastruktur Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) bukan yang kali pertama terjadi. Kasus tersebut merupakan yang keempat belas kalinya sejak tahun 2017 di seluruh proyek infrastruktur yang dibangun pemerintahan Jokowi-JK.
Tak hanya menyisakan kerugian materi tetapi juga non materi bahkan korban jiwa. Kepala Komite Keselamatan Konstruksi Rakyat, Syarif Burhanuddin menuturkan, biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor untuk Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan (K3) pekerja hanya 1,5 persen dari nilai proyek.
Diakui Syarif, angka tersebut memang hanya 1,5 persen. Tetapi jika kontraktor mengabaikan unsur-unsur K3 maka proyek itu akan sia-sia saja. "Kita sadar pelaksana hanya konsentrasi ke pembangunan fisiknya saja bahkan tidak memperhatikan biaya K3 nya. Masalahnya bukan pada biaya yang hanya 1,5 persen itu. Tapi tidak ada tenaga ahli dan petugas K3 itu semua proyek bisa hancur," ungkapnya di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Kamis (22/2).
Syarif menuturkan manajemen keselamatan bukan hanya menyangkut soal biaya. Jika dilihat dari biaya proyek yang triliunan, maka 1,5 persen dari biaya K3 juga cukup besar.
Namun ada hal lain yang menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Yakni minimnya kedisiplinan. Perangkat K3 termasuk salah satunya. Meskipun biayanya tidak terlalu mahal. Meliputi pakaian kerja, helm proyek, tali dan lain-lain. Tetapi hal ini seringkali diabaikan oleh pekerja. "Kadang-kadang kami temui di lapangan tidak pakai ini. Masalah kedisiplinan juga penting dan ada pihak-pihak yang bertugas untuk cek," jelasnya.
Setelah pemberlakuan moratorium, perlengkapan safety engineer akan selalu diperiksa secara administratif di lapangan. "Kalau sudah selesai tahapan yang diminta termasuk SDM, material, metodologi maka bisa jalan lagi (pengerjaan proyeknya) termasuk SOP yang akan dicek apa sudah dibuat dan dilaksanakan selama ini," tandas Syarif.