JawaPos.com - Penolakan dan dukungan pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Soeharto terus bergulir. Dukungan pemberian karena tidak terlepas dari peran dari Presiden Ke-2 RI itu memimpin Tanah Air, termasuk di Papua.
Anggota DPR Robert J. Kardinal mengatakan, gelar pahlawan nasional untuk Soeharto tidak terlepas dari kontribusinya untuk pembangunan di Papua. "Soeharto layak dianugerahi gelar pahlawan nasional atas jasa dan peran strategisnya dalam pembebasan Irian Barat (kini Papua) dari kekuasaan Belanda pada awal 1960-an," tegas Robert kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (8/11).
Anggota DPR dari daerah pemilihan Papua itu menuturkan, Soeharto sebelum menjabat sebagai presiden dipercaya untuk memimpin Komando Mandala Pembebasan Irian Barat melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1962.
Dalam kapasitas sebagai panglima mandala, Soeharto merancang dan melaksanakan Operasi Mandala, yang menjadi bagian integral dari pelaksanaan Tri Komando Rakyat (Trikora). Strategi militer yang terencana dan koordinasi lintas matra yang dipimpin SOeharto sukses meningkatkan tekanan terhadap Belanda, sekaligus membuka jalan bagi diplomasi internasional.
Baca Juga: Wapres Gibran Bantah Diasingkan di Papua: Itu Bukan Tempat Pengasingan atau Pembuangan
Puncaknya, Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 yang mengatur penyerahan Irian Barat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), sebelum akhirnya diserahkan kepada Indonesia pada 1 Mei 1963.
“Peran Soeharto dalam pembebasan Irian Barat merupakan fakta sejarah yang tidak bisa dipisahkan dari proses penegakan kedaulatan Indonesia. Beliau memiliki kontribusi langsung dalam menjaga keutuhan NKRI,” tegas anggota Fraksi Golkar itu.
Menurut dia, keberhasilan Soeharto dalam Operasi Mandala menjadi bukti kepemimpinan strategis dan nasionalismenya yang tinggi. “Dia mampu memadukan kekuatan militer dan diplomasi untuk mencapai tujuan nasional,” tambahnya.
Tidak hanya itu, kepemimpinan Soeharto juga meninggalkan legacy yang membekas sampai saat ini di Papua. Salah satu kebijakan monumental Soeharto yang turut mengubah Papua adalah program transmigrasi nasional pada 1980-an. Transmigrasi itu menekankan pemerataan kesejahteraan dari Sabang hingga Merauke.
Baca Juga: Wapres Gibran Main Bola Bareng Warga Papua Barat, Cetak Hattrick Disambut Tepuk Tangan Meriah
Harus diakui, kata Robert, sebagian besar wilayah Papua masih tertinggal dalam pembangunan ketika Soeharto mulai memimpin. Infrastruktur minim, mobilitas penduduk terbatas, dan ketimpangan ekonomi sangat mencolok dibanding wilayah barat Indonesia.
"Melalui program transmigrasi, Pemerintah membuka daerah-daerah baru untuk permukiman, pertanian, perikanan, dan berbagai kegiatan ekonomi produktif di kawasan Papua," ujarnya
Kebijakan ini bukan sekadar pemindahan penduduk dari Jawa atau Bali ke timur, melainkan strategi besar pemerataan pembangunan dan integrasi nasional. Soeharto menekankan bahwa seluruh warga negara berhak atas kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera di tanah airnya sendiri.
Melalui program transmigrasi ini, Pemerintah membangun kawasan permukiman lengkap dengan fasilitas dasar, rumah, sekolah, puskesmas, lahan garapan, hingga jalan penghubung. Dari situlah lahir pusat-pusat pertanian baru seperti di Manokwari, Merauke, Timika, dan Nabire.
"Program transmigrasi ini tidak hanya tentang ekonomi, tetapi juga _nation building_. Dengan mengalirkan penduduk dari berbagai daerah ke Irian Jaya, program ini memperkuat rasa persaudaraan sebangsa dan mempererat kehadiran negara di wilayah yang jauh dari pusat Pemerintahan. termasuk di ujung timur Nusantara," bilangnya.
Kontribusi Soeharto dalam mempertahankan wilayah, menegakkan kedaulatan negara sekaligus menghadirkan pembangunan dan kesejahteraan yang merata di seluruh kawasan merupakan dasar yang kuat untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
"Dengan fakta historis dan kontribusi konkret tersebut, kami meminta Pemerintah dapat mempertimbangkan secara objektif dan menyeluruh untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal (Purn.) Soeharto sebagai bagian dari penghormatan atas jasa-jasanya bagi kedaulatan Republik Indonesia," pungkasnya.