JawaPos.com - Perdebatan mengenai seberapa jauh kecerdasan buatan (AI) boleh dikembangkan kembali memanas setelah CEO Nvidia Jensen Huang menolak prediksi bahwa teknologi itu dapat menyebabkan kepunahan manusia dalam beberapa tahun. Huang, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam industri AI karena Nvidia memasok cip yang digunakan untuk membangun dan menjalankan berbagai sistem AI.
Karena itu, pernyataannya mengenai masa depan teknologi mendapat perhatian luas, terlebih ketika dia menegaskan bahwa AI tidak akan memusnahkan manusia pada 2030. Nvidia sendiri kini memiliki nilai sekitar USD 5 triliun atau Rp89.300 triliun dengan kurs Rp17.860 per dolar AS, mencerminkan besarnya posisi perusahaan dalam industri AI global.
Dilansir dari The Guardian, Selasa (22/9/2026), Huang mengatakan dalam wawancara dengan CBS News bahwa prediksi AI akan mengakhiri kehidupan manusia pada 2030 tidak berdasar. "2030 bukanlah akhir dunia. Ada kemungkinan nol persen bahwa itu akan menjadi akhir dunia," kata Huang. Dia menambahkan, "Menakut-nakuti orang dengan klaim itu tidak perlu. Itu tidak bertanggung jawab."
Pernyataan itu ditujukan antara lain kepada Jacob Coxon, mantan peneliti Anthropic, yang sebelumnya memperingatkan bahwa perusahaan AI sedang berlomba menuju sistem yang mampu meningkatkan kemampuannya sendiri hingga melampaui kemampuan manusia. Coxon memperingatkan bahwa teknologi semacam itu berpotensi membunuh umat manusia sebelum akhir dekade. Kekhawatiran tersebut kemudian didukung oleh dua peneliti Anthropic lainnya.
Baca Juga: AS dan Tiongkok Siapkan Jalur Peringatan AI untuk Cegah Krisis di Tengah Perang Teknologi
Perdebatan itu tidak berhenti pada prediksi. Anthropic telah menerbitkan laporan intelijen ancaman mengenai upaya kriminal, kelompok yang disponsori negara, penyedia spyware, ilmuwan, dan propagandis memanfaatkan model AI untuk merancang rudal serta bom, membuat patogen mematikan, hingga memata-matai kelompok yang menjadi sasaran. Insiden keamanan yang melibatkan sistem AI juga menjadi alasan sejumlah tokoh industri menyerukan pengembangan yang lebih terkendali.
Sebaliknya, Huang berpendapat bahwa masalah tersebut seharusnya terlebih dahulu ditangani menggunakan hukum yang sudah tersedia.
"Anda memiliki undang-undang tentang akses tidak sah dalam keamanan siber, kewajiban atas kerusakan, serta berbagai kewajiban terkait produk. Jika produk Anda menimbulkan kerugian atau tidak bekerja seperti yang dijanjikan, sudah ada banyak hukum yang berlaku. Intinya, terapkan itu terlebih dahulu," ujarnya.
Huang juga menilai seruan sebagian perusahaan AI untuk membuat aturan baru berpotensi mengaburkan persoalan tanggung jawab hukum.
"Coba lihat lebih jauh. Mereka sebenarnya tidak meminta lebih banyak undang-undang. Mereka meminta dibebaskan dari undang-undang yang sudah kita miliki. Dan menurut saya, itu masalahnya," katanya.
Pandangan ini menempatkannya berseberangan dengan CEO Anthropic Dario Amodei dan CEO OpenAI Sam Altman yang menyerukan perlambatan pengembangan AI, sementara Elon Musk juga termasuk tokoh teknologi yang mendorong kehati-hatian lebih besar.
Di tingkat geopolitik, perdebatan tersebut berlangsung bersamaan dengan upaya Amerika Serikat dan Tiongkok membangun jalur komunikasi khusus mengenai risiko AI. Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kedua negara menyepakati mekanisme dialog untuk saling memberi peringatan mengenai insiden AI yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan nasional.
Sementara itu, Tony Blair Institute memperingatkan bahwa pemerintah juga menghadapi risiko jika terlalu lambat mengadopsi AI. Dalam laporan yang diterbitkan Senin (21/9/2026), lembaga tersebut menyebut negara yang gagal menyerap revolusi teknologi dapat mengalami kerugian yang semakin besar.
Baca Juga: Trump Tak Beri Perlindungan Hukum Pengembang AI, Bessent Tegaskan Tanggung Jawab Tetap di Manusia
"Revolusi industri sebelumnya mengubah dunia kita selama beberapa generasi, AI akan melakukannya dalam satu dekade," tulis Tony Blair. Dia menambahkan bahwa AI membawa dampak besar bagi ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, pasar tenaga kerja, layanan publik, dan keamanan nasional, sementara risikonya juga terus meningkat.
Blair sekaligus memperingatkan bahwa institusi negara belum tentu siap menghadapi perubahan secepat perkembangan AI. Para pemimpin politik, katanya, harus mengambil keputusan yang dapat mengubah arah negara, sementara lembaga yang mendukung mereka "tidak siap menghadapi apa yang akan datang."