JawaPos.com - Pemerintah bersiap memperluas penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke seluruh Indonesia pada Oktober 2026. Dalam pelaksanaannya, kapasitas sistem menjadi perhatian karena portal tersebut diperkirakan akan digunakan oleh sekitar 50 juta masyarakat.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pun menyiapkan serangkaian pengujian untuk memastikan portal mampu menghadapi tingginya trafik sekaligus tetap aman ketika mulai diterapkan secara nasional.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan jumlah pengguna yang besar membuat kesiapan infrastruktur digital menjadi salah satu aspek yang harus dipastikan sebelum rollout nasional.
Baca Juga: Manchester United vs Sabah FK: Setan Merah Janjikan Wajah Berbeda di Liga Champions
“Pelayanan harus andal, dan karena itu kita tahu ini menyangkut tadi kurang lebih angkanya 50 juta masyarakat yang kemungkinan secara bersamaan akan mengakses portal ini,” ujar Meutya usai Rapat Koordinasi Persiapan Rollout Nasional Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (10/9).
Kemkomdigi akan melakukan stress test dan load test untuk mengetahui sejauh mana sistem dapat bertahan ketika terjadi peningkatan akses dalam jumlah besar. Pengujian tersebut dilakukan dengan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Selain mengukur daya tampung sistem, pengujian juga diarahkan untuk memastikan aspek keamanan tetap terjaga, termasuk perlindungan terhadap data masyarakat yang menggunakan layanan tersebut.
“Kita tadi juga sudah sepakat di bawah arahan Pak Luhut untuk melakukan stress test dan load test, bekerja sama tentu dengan BSSN untuk memastikan tadi keandalannya,” kata Meutya.
Pemerintah juga mempertimbangkan pengaturan pola akses pengguna agar permintaan terhadap layanan tidak terkonsentrasi dalam waktu yang sama. Cara tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya beban berlebih pada sistem saat layanan mulai digunakan secara luas.
Baca Juga: Fitur Baru iPhone 18 Pro Bisa Buktikan Foto Asli atau Hasil Editan
Hal tersebut dinilai penting mengingat gangguan pada portal ketika rollout nasional berlangsung berpotensi menghambat masyarakat dalam memperoleh layanan bansos.
Sebelum diperluas secara nasional, digitalisasi bansos telah lebih dahulu diuji melalui tahap piloting di sejumlah wilayah. Setelah proses tersebut, pemerintah menyiapkan penerapan layanan dengan cakupan yang lebih luas hingga seluruh daerah.
Meutya menyebut respons positif dari masyarakat turut menjadi alasan pemerintah mendorong perluasan implementasi digitalisasi bansos.
“Masyarakat sangat antusias, ini ditunggu-tunggu, dan karena itu, kita akan lakukan roll out nasional, tidak hanya lagi di 215 kabupaten,” katanya.
Di sisi lain, kesiapan teknologi bukan satu-satunya faktor yang menjadi perhatian dalam penerapan sistem tersebut. Pemerintah juga perlu memastikan informasi mengenai penerima bansos tetap akurat.
Kemkomdigi bersama kementerian dan lembaga terkait telah menyediakan mekanisme sanggah berbasis digital. Fitur tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat jika menemukan adanya informasi penerima yang tidak sesuai.
Baca Juga: IEE Series 2026 Dorong Kolaborasi Lintas Industri untuk Percepat Transformasi Berkelanjutan
“Ketika ada data yang salah, silakan, kita juga sudah menyiapkan mekanisme sanggah secara sistem. Mekanisme sanggah juga sudah siap untuk kemudian data selalu diperbaiki,” ujar Meutya.
Keberadaan mekanisme sanggah memungkinkan data penerima bansos diperbarui secara berkelanjutan setelah sistem diterapkan. Dengan begitu, digitalisasi bansos tidak sekadar mengubah proses layanan menjadi berbasis elektronik, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk turut melaporkan dan memperbaiki data yang keliru.