JawaPos.com - Perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) mendorong pemerintah mempercepat pengembangan jaringan 5G di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai kebutuhan infrastruktur telekomunikasi kini semakin erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi digital yang ditopang AI.
Pemerintah pun menargetkan cakupan layanan 5G semakin luas hingga mendekati seluruh wilayah Indonesia pada 2029. Langkah tersebut dipandang penting agar jaringan telekomunikasi nasional mampu mengimbangi kebutuhan layanan digital generasi berikutnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Ismail mengatakan konektivitas telah berkembang menjadi elemen penting yang menopang produktivitas, inovasi, dan daya saing bangsa, tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi.
Baca Juga: Janji Tindak Lanjuti! KKI Telusuri Dugaan Perundungan Nakes yang Komentar Nirempati Pasien BPJS
"Roadmap 5G harus kita percepat. Kita berharap pada 2029 cakupan 5G di Indonesia terus berkembang sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Ini penting karena dunia sedang bergerak menuju ekonomi berbasis AI, sehingga infrastruktur digital harus mampu mengimbangi kebutuhan tersebut," ujar Ismail dalam acara Digital Transformation Indonesia Conference and Expo (DTI-CX) 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (05/08/2026).
Ia menjelaskan Indonesia saat ini telah memiliki infrastruktur digital yang menjadi modal kuat untuk pengembangan tahap selanjutnya. Salah satunya adalah jaringan serat optik nasional yang telah melampaui satu juta kilometer, termasuk kabel bawah laut yang menghubungkan berbagai wilayah kepulauan.
Dengan fondasi tersebut, fokus pembangunan kini bergeser dari sekadar memperluas jangkauan menuju peningkatan kapasitas, kualitas, dan keandalan jaringan agar siap melayani kebutuhan teknologi digital masa depan.
"Tantangan kita bukan lagi sekadar memperluas jaringan dasar. Yang kita bangun sekarang adalah infrastruktur yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi digital berbasis AI," katanya.
Menurut Ismail, kemajuan AI turut mengubah orientasi bisnis industri telekomunikasi. Jika sebelumnya layanan operator lebih berpusat pada penyediaan bandwidth, kini jaringan harus mampu mendukung komputasi awan berbasis AI, komputasi berkinerja tinggi (high performance computing), Internet of Things (IoT), hingga beragam aplikasi digital yang meningkatkan efisiensi di berbagai sektor.
Baca Juga: 3 Kali Mangkir Panggilan, KPK Pertimbangkan Jemput Paksa Kakak Hary Tanoesoedibjo
"Dulu operator menjual bandwidth. Sekarang infrastruktur harus mampu mendukung layanan AI cloud dan berbagai aplikasi produktif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan industri," ujarnya.
Untuk mendukung percepatan implementasi jaringan 5G, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan yang diharapkan mampu meningkatkan minat investasi operator telekomunikasi. Salah satunya melalui penyediaan spektrum frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz dengan skema biaya yang dinilai lebih kompetitif.
"Kami baru saja merilis spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz dengan biaya yang lebih terjangkau dibanding sebelumnya. Pemerintah harus hadir memberikan ruang agar investasi infrastruktur digital dapat tumbuh lebih cepat," jelas Ismail.
Selain kebijakan spektrum, pemerintah juga berupaya menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian bagi investasi jangka panjang. Kepastian tersebut dinilai penting agar pelaku industri memiliki ruang untuk terus memperluas jaringan sekaligus mengembangkan layanan digital yang lebih inovatif.
Ismail juga menilai operator telekomunikasi perlu memperluas perannya. Ke depan, penyedia layanan tidak hanya bertugas menghadirkan konektivitas, tetapi juga menjadi mitra dalam penyediaan solusi digital bagi berbagai sektor, seperti pertanian, pertambangan, manufaktur, kesehatan, pendidikan, hingga jasa keuangan.
Baca Juga: Istana Bantah Isu Pergantian Kapolri, Tegaskan Tak Ada Surpres Pengganti Listyo Sigit
"Kita ingin operator tidak hanya menyediakan jaringan, tetapi juga menghadirkan solusi yang menciptakan nilai tambah bagi berbagai sektor ekonomi," katanya.
Di sisi lain, pemerintah juga mengembangkan strategi konektivitas yang menggabungkan jaringan terestrial dengan teknologi satelit melalui konsep non-terrestrial network (NTN).
Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperluas akses internet berkecepatan tinggi secara lebih merata, terutama bagi wilayah-wilayah yang sulit dijangkau infrastruktur darat.