JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menilai keberhasilan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi.
Menurutnya, kualitas data, tata kelola pemerintahan yang baik, serta tingkat literasi digital masyarakat menjadi faktor penentu agar penyaluran bantuan berlangsung tepat sasaran.
Meutya menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi elemen penting dalam mendukung transformasi sistem penyaluran bansos secara digital.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar proses pertukaran data berjalan akurat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Ini tidak cukup hanya teknologi dan SPLP, tapi kejelasan peran, dasar hukum, proses bisnis, koordinasi lintas instansi dan nanti juga dengan pemerintah daerah akan menjadi penting," ujar Meutya Hafid dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di 43 kabupaten dan kota di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (2/7).
Dalam kesempatan tersebut, Meutya menjelaskan Kementerian Komunikasi dan Digital telah menyiapkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai sarana integrasi data nasional.
Platform tersebut memungkinkan pertukaran data antarlembaga pemerintah sehingga mendukung interoperabilitas berbagai sistem layanan publik.
Ia mengungkapkan, SPLP kini telah dimanfaatkan oleh delapan instansi pemerintah dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial.
Meski demikian, Meutya menekankan bahwa kecanggihan teknologi tidak akan memberikan hasil optimal apabila kualitas data yang dimiliki setiap instansi maupun pemerintah daerah belum memenuhi standar.
Karena itu, ia meminta kepala daerah turut memperbaiki tata kelola data agar implementasi program Satu Data Indonesia dapat berjalan lebih efektif.
"Standar dan kualitas data juga tergantung dari masing masing lembaga ataupun pemerintah daerah. Jadi Bapak Ibu mohon juga untuk melakukan perbaikan standar dan kualitas data, khususnya Bapak Ibu kepala daerah," katanya.
Dari sisi kesiapan teknologi, Meutya memastikan infrastruktur SPLP mampu menopang kebutuhan digitalisasi bansos. Selama periode 1 hingga 22 Juni 2026, sistem tersebut telah memproses sekitar 162 ribu transaksi dengan tingkat keberhasilan layanan mencapai 100 persen.
Ia juga menyebut sistem tetap beroperasi secara stabil ketika menghadapi lonjakan trafik yang mencapai lebih dari 50 ribu transaksi hanya dalam waktu satu jam.
"Alhamdulillah, infrastruktur kita kemarin dalam satu jam 50 ribu itu kita cukup stabil, artinya Insya Allah sistem sudah siap," ungkapnya.
Meski infrastruktur telah dinilai siap, Meutya mengingatkan bahwa keamanan layanan digital tetap membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.
Menurutnya, kesadaran publik terhadap ancaman siber harus terus diperkuat agar digitalisasi bansos tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan penipuan.
Ia mengimbau pemerintah daerah untuk terus mengedukasi masyarakat agar hanya menggunakan layanan resmi pemerintah yang memiliki domain .go.id, waspada terhadap berbagai modus penipuan, tidak melayani permintaan pungutan dengan alasan pengurusan bantuan sosial, serta selalu memastikan kebenaran setiap informasi yang diterima sebelum mempercayainya.
"Ketangguhan infrastruktur teknologi yang kita bangun di pusat tidak akan pernah cukup tanpa benteng pertahanan yang kuat di sisi masyarakat," tegas Meutya.
Menutup keterangannya, Meutya berharap kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat memperkuat pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial sehingga lebih transparan, aman, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.