← Beranda
Rektor Unair Respons Wacana Kuliah Gratis di PTN, Ingatkan Soal Anggaran dan Kualitas Pendidikan 
Ardini Pramitha• Selasa, 13 Oktober 2026 | 02.02 WIB
Prof Dr Muhammad Madyan, rektor Unair terpilih periode 2025-2030. (Unair)

 
JawaPos.com -  Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof. Dr. Muhammad Madyan ikut berkomentar soal wacana kuliah kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) yang masih dikaji oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Dia menyambut positif wacana tersebut, namun penerapannya membutuhkan kajian menyeluruh agar tidak mengganggu kualitas pendidikan maupun keberlanjutan perguruan tinggi.

“Bagi kami, persoalannya bukan semata-mata mengenai gratis atau tidak gratis, tetapi bagaimana kebijakan tersebut dapat menjamin akses pendidikan yang semakin luas sekaligus menjaga keberlanjutan pembiayaan dan kualitas perguruan tinggi,” kata Madyan dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Senin (12/10/2026). 

Menurut dia, pemerintah perlu menyiapkan skema pembiayaan yang jelas sebelum kebijakan tersebut diterapkan. 

Sebab, kebutuhan anggaran perguruan tinggi tidak hanya digunakan untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa, tetapi juga mencakup penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, serta berbagai layanan penunjang pendidikan.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan sumber dan mekanisme pembiayaan, besaran dukungan anggaran, serta pola penyalurannya kepada perguruan tinggi.

Prof Madyan menilai, kebutuhan setiap perguruan tinggi juga perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. 

Perubahan skema pembiayaan tidak boleh mengurangi kemampuan kampus untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, maupun layanan kepada mahasiswa.

“Apabila biaya pendidikan mahasiswa ditanggung melalui skema pemerintah, perlu dipastikan bahwa pembiayaan untuk fungsi-fungsi perguruan tinggi lainnya juga tetap memiliki dukungan yang memadai,” ujarnya.

Selain persoalan anggaran, Prof Madyan menilai aspek keadilan perlu menjadi pertimbangan utama dalam merancang kebijakan pendidikan tinggi gratis.

Menurut dia, pemerataan akses pendidikan tidak selalu berarti seluruh mahasiswa harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing.

"Mahasiswa dari keluarga kurang mampu perlu mendapatkan dukungan agar keterbatasan ekonomi tidak menghalangi kesempatan mereka untuk mengenyam pendidikan tinggi," katanya.

Sementara itu, pemerintah dapat mempertimbangkan skema pembiayaan yang sesuai bagi mahasiswa dari keluarga dengan kemampuan ekonomi lebih baik.

Pertimbangan tersebut diperlukan untuk menjaga prinsip keadilan sekaligus keberlanjutan fiskal.

Terkait bantuan pendidikan yang selama ini tersedia, termasuk Bidikmisi dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Madyan menyebut program beasiswa dan bantuan pendidikan merupakan instrumen penting untuk membantu mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi.

Meski demikian, efektivitas skema yang ada perlu terus dievaluasi berdasarkan data dan kondisi di lapangan. 

"Evaluasi diperlukan untuk memastikan mahasiswa yang memiliki potensi akademik dan keterbatasan ekonomi tidak kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan," jelasnya. 

Madyan mengatakan, hingga terdapat kebijakan dan skema implementasi yang konkret, masih terlalu dini untuk menyampaikan gambaran teknis secara definitif mengenai penerapan PTN gratis.

Apabila pemerintah nantinya menetapkan kebijakan tersebut, Unair akan menyesuaikan pengelolaan pembiayaan, layanan pendidikan, dan kebutuhan operasional kampus sesuai regulasi yang berlaku.

 

Unair juga akan berkoordinasi dengan pemerintah serta memberikan masukan berdasarkan pengalaman dan kebutuhan perguruan tinggi di lapangan.

Pada saat yang sama, kampus akan berupaya menjaga kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kepada mahasiswa agar tetap berjalan.

Baca Juga: Ricuh Aksi Demo Pendidikan Gratis LMND di DPR, Satu Mahasiswa Terluka

Madyan berharap, kebijakan pendidikan tinggi yang dipilih pemerintah mampu memperluas kesempatan masyarakat untuk kuliah tanpa mengabaikan kebutuhan pembiayaan kampus.

“Prinsip kami adalah memastikan tiga hal dapat berjalan bersama: akses yang semakin luas, pembiayaan yang berkelanjutan, dan kualitas pendidikan tinggi yang tetap terjaga,” pungkasnya.

EDITOR: Kuswandi