JawaPos.com - Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya buka suara terkait aksi demonstrasi ratusan mahasiswa yang menolak Prof. Muzakki kembali menjabat sebagai rektor, Rabu (16/9).

Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama UINSA Surabaya, Aslamiyah, menjelaskan proses pemilihan rektor UINSA dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pendaftaran, seleksi oleh senat, hingga proses seleksi di tingkat pusat.

Menurut Aslamiyah, proses awal dilakukan melalui panitia pendaftaran dan seleksi di tingkat senat UINSA. Nama-nama yang lolos kemudian dikirim ke Jakarta untuk mengikuti proses seleksi lebih lanjut.

“Gini jalurnya kan pertama itu ada pendaftaran. Pendaftaran di sini ada panitianya, seleksi dari senat setelah itu dikirimkan ke Jakarta. Jakarta ada panselnya diuji dari Jakarta,” ujar Aslamiyah.

Dia menjelaskan mekanisme tersebut telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada periode sebelumnya, proses penentuan rektor pernah dilakukan langsung oleh Menteri Agama. 

Namun, dalam beberapa periode terakhir, mekanisme melibatkan senat dan proses seleksi di tingkat pusat.

“Yang menentukan senat, senat semua,” katanya.

Aslamiyah menambahkan, setelah proses pemberkasan dilakukan di tingkat senat, tahapan selanjutnya berada di Jakarta.

Pihak administrasi kampus, menurutnya, tidak mengetahui secara rinci proses yang berlangsung setelah berkas dikirimkan.

“Proses seleksinya memang di pemberkasannya di senat. Setelah itu setelah berkas masuk ke senat, pasti penuh urusannya Jakarta,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Aslamiyah juga mengungkapkan bahwa pihaknya tidak mengetahui adanya agenda pelantikan Prof. Muzakki sebagai rektor.

Ia bahkan menyebut pegawai maupun dosen di lingkungan UINSA tidak menerima informasi atau undangan terkait pelantikan tersebut.

“Kita tidak pernah tahu, bahkan kita tidak tahu kalau ada pelantikan kemarin itu,” ungkapnya.

Ketika ditanya apakah pegawai UINSA mengetahui bahwa Prof. Muzakki telah dilantik, Aslamiyah kembali menegaskan bahwa informasi tersebut baru diketahui setelah muncul foto dan pemberitaan mengenai pelantikan.

“Enggak tahu. Sama sekali. Kalau kita di tim administrasi kita tahu sudah selesai kegiatannya,” ujarnya.

“Iya, ketika ada foto, ada berita, baru tahu,” imbuhnya.

Menurut Aslamiyah, undangan pelantikan hanya diberikan kepada pihak yang dilantik. Tidak ada undangan yang disampaikan kepada institusi atau lembaga tempat rektor tersebut bertugas.

“Kalau ada pelantikan diundang hanya yang dilantik. Yang dilantik dan itu saja, tidak ada undangan untuk instansi. Enggak ada. Tidak pernah tahu,” katanya.

Aslamiyah mengatakan pola serupa juga terjadi pada periode-periode sebelumnya. Ia menyebut pihak kampus tidak memperoleh undangan khusus terkait pelantikan rektor.

“Ini dari Prof Ala, Prof Hasna, Prof Zaki,” katanya.

Saat ditanya apakah kondisi tersebut telah berlangsung selama tiga periode, Aslamiyah membenarkannya.

“Tiga periode,” jawabnya.