JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan tak akan memberikan toleransi bagi pengawas dan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) jika masih menarik setoran secara tunai kepada juru parkir.

Ultimatum ini dikeluarkan menindaklanjuti adanya aduan dari jukir yang mengaku masih ditarik oleh pengawas dan petugas parkir secara tunai.

Padahal, pembayaran parkir telah diubah menjadi non tunai antara Qris atau voucher parkir.

"Itu diawali dari juru parkir yang mengelola halaman parkir di tempat usaha. Namun, ditarik dua kali. Yang di tepi jalan umum (TJU) ditarik, yang berada di tempat usaha (persil) juga ditarik. Dan penarikan ini langsung berupa setoran uang," kata Eri, Selasa (1/9).

Eri meminta agar persoalan tersebut segera diperbaiki, terlebih jika ditemukan masalah dalam pemeriksaan aparat penegak hukum (APH).

"Kalau kondisi seperti ini tidak bisa diperbaiki, apalagi jika ada pemeriksaan dari kepolisian, semuanya akan saya ganti. Sudah, ini periksa dan ganti orang, mulai dari nol, dengan sistem yang baru," tegasnya.

Ancaman tersebut berlaku mulai dari pejabat Dishub, pengawas, hingga juru parkir yang masih menerima pembayaran secara tunai.

"Baik itu di Dishub, pengawas, maupun di jukir. Pokoknya kalau jukir hari ini tidak menggunakan non-tunai, masih menerima uang cash, langsung saya ganti orang lain," katanya.

Selain itu, ia juga menyatakan ingin melibatkan anak-anak muda Surabaya untuk menggantikan juru parkir yang tidak menjalankan sistem pembayaran sesuai ketentuan.

"Saya ingin anak-anak muda Surabaya yang saya minta untuk mengganti. Ayo, ini Surabaya rumah kita. Jadi, mari kita jaga Surabaya bersama-sama," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap setoran yang disampaikan juru parkir hingga pencatatan pada Kepala Pelataran (Katar) dan transfer ke Bank Jatim.

"Ada salah satu Jukir yang menyatakan sudah menyetorkan beberapa rupiah. Tapi ketika masuk ke Katar, masuk ke dalam atau ditransferkan ke Bank Jatim, itu kami periksa di dalam memang terdapat beberapa selisih pendapatan," kata Trio.

Baca Juga: DPRD Minta Rencana Kenaikan Tarif Parkir Tanjung Anom Surabaya Dikaji Ulang

Selain itu, Trio menyatakan menemukan adanya perbedaan pencatatan terkait voucher parkir dengan laporan yang diterimanya.

"Memang ada perbedaan pencatatan terkait voucher parkir tersebut dengan laporan yang saya terima untuk voucher parkir tersebut," tegasnya.