JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelontorkan bantuan senilai Rp32,16 miliar untuk masyarakat Kabupaten Ngawi sebagai upaya menjaga daya beli, memperkuat perlindungan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Bantuan tersebut menyasar ribuan keluarga penerima manfaat, penyandang disabilitas, buruh pabrik rokok, pelaku usaha desa hingga program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
"Kegiatan yang kita laksanakan hari ini di Ngawi adalah bagian dari ikhtiar Pemprov Jatim untuk membangn penguatan daya beli masyarakat, perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat," tuturnya, Minggu (7/6).
Melalui Dinas Sosial Jawa Timur, disalurkan bantuan senilai Rp 6,107 miliar. Bantuan tersebut mencakup PKH Plus bagi 2.024 keluarga dengan nilai Rp 2 juta. Bantuan tersebut mencakup per keluarga setiap tahun.
Kemudian BLT DBHCHT diberikan kepada 474 buruh pabrik rokok sebesar Rp1 juta per penerima per tahun. Bantuan ASDP juga disalurkan kepada 230 penyandang disabilitas dengan nilai Rp 3,6 juta per tahun.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan KIP PUTRI JAWARA kepada 100 penerima dan KIP PPKS JAWARA kepada tiga penerima. Masing masing memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta setiap tahun.
Dukungan turut diberikan kepada pilar sosial melalui BOP dan tali asih senilai Rp 334,4 juta. Penerimanya meliputi pendamping disabilitas, TKSK, dan TAGANA yang bertugas mendampingi masyarakat.
Bantuan permakanan bagi LKS PD (penyandang disabilitas) juga disalurkan kepada 25 penerima manfaat, dengan total nilai Rp 114,375 juta sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar keompok rentan.
BUMD Jatim ikut berpartisipasi lewat penyaluran zakat produktif kepada 50 penerima manfaat. Setiapa penerima memperoleh Rp500 ribu untuk memperkuat modal usaha dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman berbunga.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DEsa (DPMD) Jawa Timur juga menyalurkan bantuan sosial senilai Rp845,9 juta. Bantuan tersebut mencakup mencakup penguatan BUMDes kepada tiga desa penerima.
Kemudian program Desa Berdaya yang diberikan kepada dua desa dengan nilai masing-masing Rp 100 juta. Selain itu bantuan Jatim Puspa disalurkan kepada tiga desa senilai total Rp 300,9 juta.
Pemerintah provinsi turut mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk kabupaten dan kota sebesar Rp 45 juta guna mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.
Di sektor pembangunan desa, bantuan keuangan desa mencapai Rp 25,184 miliar. Dana tersebut disalurkan melalui berbagai perangkat daerah untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Sebanyak empat desa menerima bantuan dari DPMD Jatim senilai Rp 275 juta. Kemuadian 62 desa memperoleh dukungan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Cipta Karya sebesar Rp 15,082 miliar.
Sementara Dinas PU Bina Marga menyalurkan bantuan Rp 4,155 miliar kepada delapan desa. Selain itu satu desa menerima bantuan pariwisata Rp 200 juta dan 25 desa mendapat dukungan sektor pertanian Rp 4,647 miliar.
Gubernur Khofifah menegaskan bantuan sosial dan pemberdayaan yang diberikan pemerintah harus mampu menciptakan efek pengungkit (multiplier effect) bagi ketahanan ekonomi keluarga maupun masyarakat secara luas.
"Berbagai program bantuan harus digunakan sebaik-baiknya untuk pemenuhan kebutuhan pokok, meningkatkan kemandirian serta menumbuhkan semangat kewirausahaan," pungkas Khofifah.