JawaPos.com - Hotline "Lapor Cak Eri" yang bisa diakses melalui nomor WhatsApp 0811338884, mendapatkan respons positif dari masyarakat Kota Surabaya. Selama sepekan, hotline ini menerima hingga 400 aduan setiap hari.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan melalui hotline “Lapor Cak Eri”, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ingin membangun sistem pelayanan publik yang cepat, terbuka, dan dekat dengan masyarakat.
"Sehari bisa 400 (pengaduan dari masyarakat yang masuk). (Persoalannya) hampir rata semuanya, termasuk aduan yang tidak berkaitan dengan pelayanan publik, seperti penipuan," ujarnya di Surabaya, Selasa (19/5).
Berbagai persoalan masuk lewat hotline "Lapor Cak Eri". Selain penipuan, persoalan seperti jalan berlubang, parkir liar, pedagang kaki lima, hingga curahan masalah rumah tangga warga, turut diadukan oleh warga.
"Dengan Hotiline (Lapor Cak Eri), Pemkot Surabaya berharap seluruh persoalan warga dapat lebih cepat tertangani melalui sistem birokrasi yang responsif dan terukur," sambungnya.
Wali Kota Surabaya menjelaskan hotline “Lapor Cak Eri” muncul setelah Pemkot Surabaya melakukan evaluasi dari forum dialog rutin bersama warga yang digelar sejak akhir 2022 hingga awal 2023.
Dari forum tersebut, Pemkot Surabaya menilai masyarakat kini lebih membutuhkan percepatan penanganan persoalan dibanding sekadar ruang untuk menyampaikan aspirasi maupun keluhan kepada pemerintah kota.
Baca Juga: KPK Respons Protes Noel Ebenezer soal Tuntutan 5 Tahun Penjara: Bisa Dipertanggungjawabkan!
“Dari pengalaman itulah kami melakukan perbaikan sistem. Maka muncul program Wargaku, dilanjutkan satu ASN satu RW. Jadi sebenarnya berbagai persoalan warga harusnya bisa selesai lebih cepat,” ucap Eri.
Menurutnya, hotline “Lapor Cak Eri” menjadi alat mengukur kecepatan respons birokrasi Pemkot Surabaya, karena pelayanan publik harus tetap berjalan cepat melalui sistem pemerintahan yang responsif.
Melalui hotline, Eri mengaku dapat memantau langsung kinerja OPD dalam menyelesaikan persoalan warga. Ia menilai keberhasilan birokrasi tidak diukur dari banyaknya program, melainkan dari kecepatan pelayanan publik.
“Surabaya ini bukan ditentukan oleh wali kotanya, tetapi oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sistem itu harus tetap berjalan cepat, ada atau tanpa wali kota, supaya masyarakat percaya kepada pemerintah,” pungkas Eri Cahyadi. (*)