JawaPos.com - Rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk menutup sejumlah program studi yang dianggap tidak relevan, mendapat sorotan masyarakat.

Pakar Pendidikan Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Achmad Hidayatullah, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara lebih mendalam agar tidak keliru dalam memahami persoalan utama pendidikan di Indonesia.

Secara khusus ia menyoroti pernyataan Sekjen Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco soal oversupply lulusan sebagai dasar penutupan prodi, yang dinilainya mencerminkan kebingungan arah kebijakan pendidikan nasional.

“Penyederhanaan persoalan menjadi sekadar oversupply lulusan itu problematis. Seolah-olah akar masalahnya ada pada jumlah lulusan, padahal realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda,” tutur Dayat, Minggu (26/4).

Ia menjelaskan kekurangan guru masih terjadi di kota maupun daerah 3T. Bahkan, kebutuhan pengajar kadang diisi TNI dan Polri. Ini menunjukkan masalah utama adalah ketimpangan distribusi, bukan kelebihan lulusan.

Menurutnya, persoalan bukan jumlah guru berlebih, melainkan penyebarannya tidak merata. Namun, program studi pendidikan justru berisiko disalahkan sebagai penyebab utama persoalan tersebut.

“Yang terjadi bukan kelebihan guru, melainkan distribusinya yang tidak merata. Namun, prodi pendidikan justru berisiko dijadikan kambing hitam,” imbuh Alumnus University of Szeged Hungary tersebut. 

Dayat mengingatkan, jika relevansi prodi hanya didasarkan kebutuhan industri, orientasi perguruan tinggi bisa bergeser menjadi sekadar penyedia tenaga kerja, padahal perannya jauh lebih luas dari itu.

“Ini berbahaya karena mereduksi peran universitas hanya sebagai ‘pabrik tenaga kerja’. Perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang produksi pengetahuan, refleksi kritis, sekaligus penggerak peradaban,” beber Dayat.

Jika logika tersebut terus digunakan, maka disiplin ilmu yang tak memiliki keterkaitan langsung dengan industri akan semakin terpinggirkan. Kondisi ini dikhawatirkan mengarah pada komersialisasi pendidikan.

Ia menambahkan, rendahnya penyerapan lulusan pendidikan, khususnya guru, perlu dilihat lebih menyeluruh. Di kota, banyak sekolah kekurangan guru akibat pensiun tanpa diimbangi rekrutmen baru.

“Bisa jadi ini terkait keterbatasan anggaran daerah, misalnya APBD yang belum mampu menanggung biaya tambahan seperti tukin. Menutup prodi ini bukan solusi, melainkan bentuk pengalihan masalah," terangnya.

Dayat menegaskan penutupan prodi pendidikan bukan solusi tepat. Kebijakan tersebut justru mengalihkan masalah utama yang seharusnya dibenahi dalam sistem pendidikan secara keseluruhan.

"Jika negara belum mampu menjamin kesejahteraan dan profesionalitas guru, maka yang harus dibenahi adalah sistemnya bukan justru mengurangi SDM yang dibutuhkan untuk masa depan pendidikan,” pungkas Dayat.