JawaPos.com–Penerapan Work from Home (WFH) bagi pegawai di lingkungan Pemkab Gresik telah berlangsung dua kali dalam dua pekan terakhir. Hingga saat ini, anggaran yang dapat dihemat mencapai ratusan juta rupiah.

Hanya sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) yang tetap bekerja seperti biasa. Mereka meliputi Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan beserta rumah sakit dan puskesmas, Satpol PP, Pemadam Kebakaran, BPBD, Kesbangpol, dan Mall Pelayanan Publik (MPP). Selain itu, pimpinan semua OPD juga tetap masuk meski anak buahnya WFH.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Gresik Agung Endro Utomo mengaku, telah melakukan dua kali evaluasi, yaitu evaluasi mingguan dan bulanan. Sejauh ini, pihaknya belum menerima laporan mengenai pegawai yang tidak disiplin.

Baca Juga: Kekurangan 400 Guru, Pemkab Ingin Penataan Dulu Sebelum Rekrutmen

”Karena kita tambah absennya tidak hanya pagi dan sore, tetapi juga siang hari,” ujar Agung Endro Utomo.

Bagi OPD yang melaksanakan WFH, kepala OPD akan memonitor masing-masing bidang untuk melakukan absensi secara daring. Setiap pukul 13.00, kepala bidang akan menggelar zoom meeting dengan para anak buahnya.

”Meski tidak ada rapat atau tidak ada yang dibahas, tetap wajib zoom,” jelas Agung Endro Utomo.

Baca Juga: Sambut Hari Kartini, Rustini Muhaimin Ajak Perkuat Peran Keluarga untuk Kemandirian Bangsa

Hal ini juga terlihat dari laporan kinerja yang diunggah di akun Sipantas. Mantan Camat Gresik tersebut menyebut bahwa belum ditemukan pegawai yang tidak menyelesaikan targetnya.

”Kan pemerintahan harus tetap berjalan meski WFH. Jadi pegawai tetap harus bekerja dari rumah seperti bekerja biasanya,” ungkap Agung Endro Utomo.

Agung menyebut penghematan energi dari pelaksanaan WFH selama dua pekan terakhir sudah cukup terasa. Namun, perhitungan lebih lanjut baru akan muncul saat evaluasi bulanan.

Penghematan energi ini tidak hanya mencakup anggaran BBM kendaraan dinas yang berkurang hingga 50 persen, tetapi juga kendaraan pribadi yang digunakan pegawai untuk bekerja.

”Untuk kendaraan dinas saja bisa efisiensi per bulan Rp 67 juta, belum pegawai yang menggunakan kendaraan pribadi,” imbuh Agung Endro Utomo.

Total ASN yang bekerja di 33 OPD tercatat sebanyak 1.554 orang. Dalam keadaan normal, konsumsi BBM per bulan mencapai Rp 523 juta atau 127 ribu liter.

”Kalau listrik bisa hemat Rp 129 juta. Ini adalah upaya untuk penghematan konsumsi energi di lingkungan Pemkab Gresik. Nanti setelah satu bulan, akan dievaluasi,” ucap Agung Endro Utomo.

Baca Juga: Usai Aris Mukiyono Jadi Tersangka, Gubernur Khofifah Tunjuk Plt Kadis ESDM Jatim

Konsumsi rata-rata BBM ASN per bulan

Liter: 127 ribu liter

Nominal: Rp 523 juta

Efisiensi per bulan

Listrik: Rp 129 juta

Air: Rp 8,5 juta

BBM: Rp 67 juta

Total efisiensi per bulan: Rp 205,6 juta