JawaPos.com - Kasus dugaan pungutan liar (pungli), gratifikasi, dan pemerasan dalam proses penerbitan perizinan, yang menyeret nama Kepala Dinas ESDM Jawa Timur, Aris Mukiyono, tengah menjadi sorotan.
Selain menetapkannya sebagai tersangka, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) juga menyita uang dengan jumlah besar, yakni Rp 2,3 Miliar. Uang tersebut diduga bersumber dari praktek ilegal yang dilakukan tersangka.
Dalam melancarkan aksinya, Aris dibantu dua anak buahnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Kabid Pertambangan, Ony Setiawan dan Ketua Tim Penguasaan Air Tanah berinisial H.
Baca Juga: Inara Rusli dan Insanul Fahmi Diakui Ada di Ruang Remang-remang, Tapi Kasus Perzinaan Dibantah
Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, Wagiyo Santoso mengatakan pengungkapan kasus ini setelah pihaknya melakukan serangkaian penyelidikan, termasuk penggeledahan kantor Dinas ESDM pada Kamis malam (16/4).
"Dari penggeledahan yang dilakukan secara maraton kemarin, kami mengamankan barang bukti sejumlah uang dan beberapa dokumen terkait perizinan," tuturnya dalam konferensi pers di Surabaya, Jumat (17/4).
Aris Mukiyono tercatat menyimpan uang tunai Rp 259,1 juta, ditambah saldo rekening BCA Rp 109,03 juta dan saldo rekening Mandiri Rp 126,86 juta. Total uang yang disita dari tersangka tersebut Rp 494 juta.
Sementara dari tersangka Ony Setiawan, penyidik menyita Rp 1,64 miliar tunai, dan dari tersangka H ditemukan Rp229,68 juta di rekening BCA. Sehingga total barang bukti uang yang disita mencapai Rp 2,36 miliar.
Baca Juga: Susah Berkembang dan Selalu Overthinking? Inilah 3 Pola Pikir yang Membuat Hidup Lebih Tenang
"Jadi, total yang disita oleh tim penyidik adalah sebesar Rp 1.903.650.000 (Rp 1,9 miliar) dalam bentuk uang tunai dan Rp 465.589.765 (Rp 465 juta) yang tersimpan dalam saldo rekening, total keseluruhan uang Rp 2,3 miliar," beber Wagiyo.
Ia menjelaskan perkara tersebut bermula dari laporan para pemohon izin yang mengalami hambatan dalam proses penerbitan perizinan, padahal telah memenuhi seluruh persyaratan di sistem OSS (Online Single Submission).
Menurut dugaan Wagiyo, uang-uang tersebut diperoleh dari hasil memeras para pemohon izin. Modusnya, tersangka akan mempersulit permohonan izin jika tidak menyerahkan uang "pelicin" terlebih dahulu.
“Modusnya, proses perizinan yang seharusnya berjalan melalui OSS diduga diperlambat. Pemohon yang tidak memberikan sejumlah uang mengalami hambatan meskipun syaratnya sudah lengkap,” terang Wagiyo.
Biaya jasa "pelicin" yang diminta oknum pun bervariasi, seperti perpanjangan izin senilai Rp 50 - 100 juta, izin baru Rp 50 - 200 juta, perizinan pengusahaan air tanah (SIPA) Rp 5 - 20 juta per pengajuan.
Total pungutan per izin diperkirakan mencapai Rp 50 - 80 juta. Dana tersebut diduga masuk ke kantong sejumlah pihak, termasuk Kepala Dinas ESDM. Padahal secara regulasi, layanan perizinan tidak dipungut biaya.
Baca Juga: Susah Berkembang dan Selalu Overthinking? Inilah 3 Pola Pikir yang Membuat Hidup Lebih Tenang
Wagiyo menegaskan penyidikan akan terus berlanjut meski tiga tersangka telah ditetapkan. Pihaknya akan mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang juga terlibat atau diuntungkan dalam skandal tersebut.
"Kami masih mendalami apakah ada pihak lain yang terlibat. Penyelidikan di tempat lain juga tetap terbuka. Kami akan menelusuri seluruh aktivitas selama masa jabatan yang bersangkutan," tutupnya.
Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait pemerasan oleh pejabat, Pasal 12 huruf b terkait gratifikasi, serta Pasal 606 KUHP baru.