JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansah akhirnya merespons soal tiga kepala daerahnya yang tersandung operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setahun terakhir.
Ia menyebut bahwa Pemprov Jatim bersama seluruh kepala daerah sebenarnya telah menjalin koordinasi yang cukup intens dengan KPK, termasuk melalui program koordinasi supervisi pencegahan (Korsupgah).
"Sebetulnya kita semua (Pemprov dengan Pemkab/ Pemkot se Jatim) melakukan koordinasi cukup intens. Ada grup kepala daerah dengan tim Korsupgah KPK,” ujarnya di Yogyakarta baru-baru ini.
Bahkan seluruh kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota se-Jawa Timur, telah dipanggil secara bergiliran oleh KPK untuk membahas upaya perbaikan tata kelola sekaligus langkah pencegahan korupsi.
Baca Juga: Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Partai Gerindra Tak Akui Gatut Sunu sebagai Kader
"Jadi sebenarnya semua kabupaten/kota sudah pernah dipanggil satu per satu. Harapan kita tentu semua bisa menjaga pemerintahan yang bersih, tata kelola yang baik, kira-kira begitu," imbuhnya.
Sebagai informasi, sejak dilantik pada 20 Februari 2025, tercatat sudah ada tiga kepala daerah di Jawa Timur periode 2025-2030 yang terjaring OTT KPK.
Mereka adalah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Wali Kota Madiun Maidi, dan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.
Kasus pertama menjerat Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan pada Jumat, 7 November 2025.
Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan jual beli jabatan hingga gratifikasi di daerahnya.
Baca Juga: Pasca OTT Bupati Gatut Sunu, KPK Angkut Belasan Pejabat Pemkab Tulungagung ke Jakarta
Selanjutnya Wali Kota Madiun, Maidi, terjaring OTT pada 19 Januari 2026, disusul Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang ditangkap bersama 15 orang lainnya dalam operasi pada Jumat malam, 10 April.
KPK menjerat Maidi dengan sangkaan pemerasan dan gratifikasi di Kota Madiun.
Nyaris serupa, KPK menduga Gatut Sunu melakukan praktik pemerasan terhadap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada periode 2025-2026.
Terkait kasus korupsi yang menjerat tiga kepala daerah di Jatim, Khofifah menegaskan bahwa dirinya menyerahkan sepenuhnya penanganan kepada aparat penegak hukum, khususnya KPK.
"Kalau yang sudah terjadi seperti ini, pasti kita menyerahkan kepada aspek hukum, kepada KPK. Ini kan kewenangannya ada di Komisi Pemberantasan Korupsi,” pungkas Khofifah.