JawaPos.com-Kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari rumah (work from home/WFH) setiap Jumat mendapat dukungan DPRD Kota Surabaya.

Namun, kebijakan tersebut diingatkan agar tidak sekadar formalitas, melainkan memiliki target yang terukur dan berdampak nyata.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menilai, penerapan WFH bisa menjadi langkah positif selama sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat serta memiliki arah yang jelas. “Pada prinsipnya kami mendukung WFH setiap Jumat karena inline dengan kebijakan pusat. Tapi implementasinya harus terukur, jelas tujuannya, dan tidak sekadar simbolis,” ujar politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe, Rabu (1/4).

Menurut dia, salah satu kunci keberhasilan kebijakan tersebut terletak pada sistem pengawasan. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memiliki mekanisme monitoring yang ketat agar kinerja ASN tetap terjaga meski bekerja dari rumah. “WFH ini harus dibarengi sistem monitoring yang kuat di masing-masing perangkat daerah. Jadi kinerja tetap terkontrol, bukan hanya absensi yang dipindah ke rumah,” tegasnya.

Cak Yebe menekankan, orientasi kebijakan tidak boleh berhenti pada efisiensi anggaran operasional semata. Lebih dari itu, WFH harus mampu berkontribusi pada penghematan energi, khususnya konsumsi bahan bakar minyak (BBM). “Harus ada target konkret. Misalnya, apakah kebijakan ini bisa menekan konsumsi BBM sampai 20 persen. Itu yang perlu diukur, bukan sekadar efisiensi di atas kertas,” jelasnya.

Ia juga menyoroti wacana penggunaan transportasi publik bagi ASN sebagai langkah lanjutan yang dinilai relevan. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi solusi konkret untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi sekaligus mendorong optimalisasi angkutan umum di Surabaya. 

“Kalau ASN didorong naik transportasi publik, meskipun hanya satu hari dalam seminggu, itu bisa berdampak besar pada penghematan BBM sekaligus meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum,” ujarnya.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada kualitas layanan transportasi publik. Faktor keamanan, kenyamanan, hingga ketepatan waktu harus dipastikan agar masyarakat, termasuk ASN, mau beralih. “Transportasi publik harus benar-benar siap. Aman, nyaman, dan tepat waktu. Kalau itu terpenuhi, ASN dan masyarakat pasti lebih percaya untuk beralih,” katanya.

Baca Juga: Gerindra Surabaya Silaturahmi ke Polrestabes, Diskusi Keamanan Kota

Di sisi lain, ia mengingatkan agar kebijakan WFH tidak mengorbankan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, skema kerja harus dirancang secara matang agar layanan publik tetap berjalan optimal. “Pelayanan publik tidak boleh terganggu. Itu yang paling utama. Skema WFH harus diatur sedemikian rupa supaya kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” urainya. (*)