JawaPos.com - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2025-2029, telah disepakati bersama oleh Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD melalui rapat paripurna, Rabu (9/7) kemarin. 

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas Pemkot Surabaya. Semua kebijakan dan anggaran pembangunan difokuskan pada peningkatan indikator sosial dan ekonomi.

"Semua anggaran Pemerintah Kota Surabaya harus sesuai dengan tujuan negara (termasuk kebijakan fiskal di tingkat kota)," ujar Wali Kota Eri di Balai Kota Surabaya, Kamis (10/7). 

Ia lantas menyebut ada tujuh indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di Surabaya. Di antaranya penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Kemudian penurunan angka kematian ibu dan anak, penurunan stunting (gizi buruk), peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perbaikan gini ratio (ketimpangan), serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Eri mengenang masa awal menjabat Wali Kota Surabaya. Saat itu, kondisi sosial ekonomi Surabaya memburuk karena pandemi Covid-19 melanda, hingga membuat stunting mencapai 28,5 persen dan angka kemiskinan 5,9 persen.

"Dan pengangguran terbuka sebesar 9,7 persen. Oleh karena itu, prioritas utama saya saat itu bukan pembangunan infrastruktur, tetapi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)," imbuhnya.