JawaPos.com - Praktik korupsi di lingkungan pemerintah terjadi hampir di semua level. Bahkan hingga ke wilayah pedesaan. Berdasar data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak 2015 hingga 2021, sebanyak 686 perangkat desa tersangkut kasus korupsi.

Karena itu, untuk meminimalkan praktik tersebut, KPK menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Desa Antikorupsi Ranu (14/9). Acara yang digelar di Gedung Islamic Center Surabaya itu dihadiri Ketua KPK Firli Bahuri, Gubernur Khofifah Indar Parawansa, dan sejumlah pejabat. Sekitar 300 Kades se-Jatim hadir dalam kegiatan tersebut secara virtual.

Dalam kesempatan itu, Firli menyebutkan bahwa problem tersebut harus ditangani. Karena itu, KPK menginisiatori program desa antikorupsi. ’’Jangan sampai ada perangkat desa yang tersangkut korupsi,” jelas Firli.

Dia optimistis program itu bisa terwujud di Jatim. Sebab, sudah banyak desa di provinsi ini yang berkontribusi terhadap kemajuan dan kesejahteraan. Firli juga mengajak para kepala desa untuk terlibat dalam upaya pencegahan korupsi.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, peran desa dalam upaya pencegahan korupsi sangat vital. Sebab, kekuatan dana desa di Jatim begitu besar. Selama 2015 hingga 2022, totalnya mencapai Rp 50,319 triliun yang tersebar di 7.724 desa.

’’Masyarakat desa berhak tahu dana desa yang mengalir ke desanya, peruntukannya jelas, dan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” kata Khofifah.