JawaPos.com - Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur mendukung langkah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terpilih, KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin dalam menyusun dan merestrukturisasi kepengurusan baru.
Menurut Gus Lilur proses tersebut perlu dilakukan dengan mengedepankan profesionalisme, kapasitas kader, serta keterwakilan dari berbagai daerah. Ia menilai pembentukan struktur kepengurusan tidak semestinya disederhanakan ke dalam pertarungan atau kepentingan politik tertentu.
Gus Lilur menyebut Ketua Umum terpilih memiliki hak prerogatif sekaligus tanggung jawab konstitusional dalam menentukan jajaran yang akan membantunya menjalankan roda organisasi. Karena itu, figur yang dipilih seharusnya dinilai berdasarkan kemampuan, pengalaman, integritas, dan rekam jejak.
“Penyusunan kepengurusan PBNU harus bertumpu pada indikator profesionalisme dan meritokrasi. Sangat tidak rasional apabila dinamika internal dikerdilkan oleh prasangka politik sempit. NU adalah entitas multisektoral yang membutuhkan kapasitas kepemimpinan yang adaptif dan teruji,” kata Gus Lilur di Jakarta pada Kamis (10/9).
Ia turut menanggapi munculnya nama Lukman Edy dalam bursa calon Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU. Gus Lilur menilai pengalaman Lukman Edy baik di lingkungan eksekutif maupun dalam tata kelola organisasi, merupakan rekam jejak yang dapat menjadi pertimbangan secara objektif.
Menurut dia, mengaitkan kemunculan figur tertentu dengan istilah “PKB Come Back” justru berpotensi menyederhanakan persoalan dan mengganggu proses konsolidasi organisasi. Penilaian terhadap calon pengurus, kata dia, seharusnya tidak dibangun hanya berdasarkan latar belakang politik seseorang.
“Kehadiran figur dengan portofolio kepemimpinan yang kuat, seperti mantan menteri atau sekretaris jenderal organisasi nasional, adalah bentuk pemanfaatan modal manusia yang rasional. Sinergi antara Ketua Umum dan jajarannya harus dinilai dari efektivitas kerja serta komitmen terhadap khittah NU, bukan dari asumsi subjektif,” jelasnya.
Pentingnya Representasi Nasional
Selain persoalan kapasitas dan profesionalisme, Gus Lilur menilai aspek keterwakilan wilayah juga harus menjadi perhatian dalam penyusunan kepengurusan PBNU. Struktur organisasi dinilai perlu mencerminkan karakter NU sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan yang memiliki basis luas di berbagai penjuru Indonesia.
“PBNU adalah artikulasi keberagaman Indonesia, bukan representasi PWNU Jawa Timur semata. Historisitas dan kontribusi Jawa Timur sangat substansial, namun tata kelola PBNU harus mencerminkan asas keberimbangan nasional. Distribusi kepemimpinan strategis wajib mengakomodasi kader-kader terbaik dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, hingga wilayah lainnya,” tegas Gus Lilur.
Ia berpandangan, komposisi yang mencerminkan keberagaman geografis Indonesia dapat memperkuat legitimasi kepengurusan sekaligus memudahkan konsolidasi organisasi hingga tingkat daerah.
Gus Lilur pun mengajak seluruh elemen NU memberikan kesempatan kepada kepemimpinan baru untuk bekerja dan menjalankan mandat hasil muktamar. Menurutnya, perdebatan mengenai susunan kepengurusan sebaiknya diarahkan pada gagasan konstruktif, bukan spekulasi yang berpotensi memperlebar polemik internal.
“Saatnya PBNU melangkah ke fase konsolidasi strategis. Transisi kepemimpinan harus dikawal dengan pandangan yang futuristik dan ilmiah, bukan ditarik ke dalam pertarungan opini yang kontraproduktif. Mari berikan kepercayaan penuh kepada Gus Kikin untuk membina tim kerja yang solid, inklusif, dan berorientasi pada kemajuan jam'iyah,” ujar Gus Lilur.