JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, menilai penguatan ideologi Pancasila perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih substantif. Menurutnya, upaya membumikan Pancasila tidak seharusnya hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial, seminar, maupun aktivitas yang berorientasi pada hafalan.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan, Pancasila harus menjadi nilai yang benar-benar hidup atau living values dalam kehidupan masyarakat. Nilai tersebut juga harus tercermin dalam perilaku warga negara serta cara negara menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Romy dalam webinar teknologi informasi dan komunikasi bertajuk "Penguatan Ideologi Pancasila" yang berlangsung secara daring pada Kamis (3/9).
Ia menilai, perubahan zaman yang berlangsung cepat membuat Pancasila perlu ditempatkan sebagai leitstar atau bintang penuntun yang mampu menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan baru.
Baca Juga: Defisit APBN Baru 0,9 Persen, Menkeu Purbaya Pastikan Ruang Fiskal Tetap Aman
"Pancasila bukan sekadar rumusan yang diletakkan dalam dokumen negara. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, arah moral bangsa, sebagai kekuatan pemersatu masyarakat Indonesia yang sangat majemuk," kata Romy.
Cucu Proklamator Bung Karno itu menilai, Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Fragmentasi sosial, intoleransi, serta polarisasi masyarakat menjadi sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian, terlebih ketika perkembangan teknologi turut mempercepat penyebaran informasi dan membentuk persepsi publik.
Menurut Romy, implementasi nilai-nilai Pancasila juga harus diperluas ke ruang digital. Hal tersebut penting untuk menghadapi pengaruh algoritma dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang semakin berperan dalam membentuk opini masyarakat.
"Karena itu nilai Pancasila juga harus hadir di sana. Ketuhanan berarti toleransi beragama. Kemanusiaan berarti tidak melakukan cyberbullying dan tidak menggunakan teknologi untuk merusak martabat manusia. Persatuan berarti tidak menyebarkan kebencian dan disinformasi yang memecah masyarakat. Demokrasi berarti membangun dialog yang sehat, bukan sekadar siapa yang paling viral. Dan keadilan sosial berarti digitalisasi tidak boleh hanya dinikmati kelompok tertentu. Jangan sampai digital divide menjadi bentuk baru ketimpangan sosial. Dalam Artificial Intelligence, kita pun membutuhkan orientasi etik," ucap Romy.
Atas dasar itu, Romy mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil posisi strategis dalam membangun ekosistem teknologi yang tetap berlandaskan karakter dan nilai-nilai Indonesia. Salah satu gagasan yang disampaikannya ialah pengembangan "AI Merah Putih" sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan teknologi nasional.
"Teknologi menjawab 'bagaimana' (how), tapi Pancasila harus menjawab 'mengapa' (why) dan 'untuk siapa' (for whom). Kita harus mempunyai kemampuan menjaga data dan kedaulatan informasi kita," tuturnya.
Selain transformasi digital, Romy menyebut pendidikan dan aparatur sipil negara (ASN) sebagai dua sektor penting dalam membangun pengamalan Pancasila. Ia menilai pola pendidikan Pancasila, khususnya bagi Generasi Z dan Generasi Alpha, perlu disesuaikan agar tidak terjebak dalam metode indoktrinasi yang kaku.
Menurutnya, pembelajaran Pancasila akan lebih efektif apabila peserta didik mendapatkan pengalaman langsung melalui pendekatan partisipatif dan project-based learning. Dengan demikian, pemahaman terhadap Pancasila tidak hanya berhenti pada aspek pengetahuan, tetapi dapat diterapkan dalam tindakan.
Baca Juga: Alasan Menkeu Purbaya Tarik Belanja Daerah Rp 200 Triliun sampai Siapkan Injeksi Dana
"Saya menyarankan dari hafalan menjadi pengalaman, dari knowledge jadi behavior, dari slogan menjadi living values," ungkapnya.
Sementara itu, dalam konteks ASN, Romy mengingatkan bahwa keberhasilan penguatan ideologi Pancasila tidak semestinya diukur berdasarkan banyaknya sertifikat pelatihan yang diperoleh. Ukuran yang lebih penting, kata dia, adalah sejauh mana nilai tersebut tercermin dalam integritas aparatur dan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
"Masyarakat tidak menilai Pancasila dari berapa banyak seminar yang dilakukan negara. Masyarakat menilai Pancasila dari bagaimana negara memperlakukan rakyatnya," jelas Romy.
Lebih lanjut, Romy mengingatkan pentingnya ajaran Trisakti Bung Karno yang mencakup berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ia menilai gagasan tersebut tetap relevan sebagai arah pembangunan Indonesia di tengah modernisasi dan perkembangan teknologi.
"Kemajuan Indonesia harus berjalan beriringan dengan upaya mempertahankan jati diri bangsa. Modernisasi, digitalisasi, dan perkembangan teknologi perlu diarahkan agar tidak menghilangkan karakter Indonesia, melainkan menjadi instrumen untuk memperkuat kedaulatan serta kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.