JawaPos.com - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren (Ponpes) Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur (Jatim) diyakini bakal melahirkan kepengurusan yang visioner. Agenda besar tersebut diharapkan menjadi momentum titik balik bagi NU sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di dunia.
Penasihat Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) Idrus Marham menyampaikan hal usai hadir dalam Sarasehan Nasional di Kantor DNIKS, Jakarta Pusat. Menurut dia, NU harus menjadi motor penggerak perubahan yang berkualitas, termasuk lewat sinergi bersama pemerintah.
”Kita harapkan kepengurusan NU yang dihasilkan oleh Muktamar NU ke-35 pada bulan Agustus yang akan datang, betul-betul melahirkan kepengurusan NU yang mampu menjadi inspirator, mampu menjadi inisiator, mampu menjadi motivator, dan mampu melakukan eksekusi terhadap program-program yang ada,” kata Idrus dikutip Sabtu (11/7).
Menurut Idrus, NU punya potensi tersebut. Sebab, kader dan jamaah NU ada dimana-mana. Karena itu, kepengurusan NU dari hasil Muktamar ke-35 nanti diharapkan menggerakan organisasi tersebut hingga mampu bersinergi dengan pemerintah melalui pendekatan konseptual, gagasan, dan program.
”Dengan cara seperti itu maka tentu ke depan ini semakin memperkuat posisi NU yang besar tidak hanya secara kuantitas, tetapi secara kualitas yang ditandai dengan konsep-konsep sebagai sumbangsih terhadap program-program pembangunan untuk rakyat,” jelasnya.
Selain itu, mantan menteri sosial (mensos) tersebut menyampaikan, koordinasi solid antara jajaran pengurus pusat dan daerah dengan para kader di akar rumput juga menjadi kunci penting untuk memastikan kehadiran NU membawa dampak langsung terhadap masyarakat.
Menurut Idrus, NU memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh kadernya memiliki peran yang kuat dalam posisi masing-masing. Khususnya dalam mengusung konsep-konsep yang dilaksanakan untuk kepentingan rakyat, menyelesaikan masalah rakyat, memenuhi kebutuhan rakyat, dan memberikan harapan masa depan yang lebih baik.
”Ini hanya bisa dilakukan tergantung pada pengurusnya. Jangan sampai pengurus mau diurus,” ujarnya.
Selain itu, Idrus mendorong agar struktur kepengurusan NU ke depan lebih agresif dalam mengambil peran pada program pemberdayaan ekonomi riil di masyarakat. Utamanya pada sektor UMKM, koperasi desa, dan nelayan yang memang harus terus digerakan.
”Mestinya NU yang harus tampil mengambil andil. Misalkan pembentukan koperasi 83 ribu, warga NU yang ada di desa-desa kenapa tidak jadi pengurus? Masalah UMKM, koperasi, nelayan dan lain-lain, warga NU harus tampil. Pengurus harus mengurus jamaahnya, membangun komunikasi dengan pemerintah, mengajukan konsep,” harapnya.