JawaPos.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengungkap kronologi pembubaran kegiatan dialog antara pemerintah dan mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi fenomena yang tidak lazim dalam praktik demokrasi di lingkungan kampus.
Qodari menjelaskan, kegiatan diskusi awalnya berlangsung tertib dan kondusif selama kurang lebih 45 menit. Dalam forum tersebut, sejumlah mahasiswa turut hadir dan aktif berdiskusi tanpa menunjukkan penolakan terhadap jalannya acara.
“Sebetulnya sebelum pembubaran itu saya mendapat informasi bahwa kegiatan sudah berjalan dengan baik dan lancar selama kurang lebih 45 menit. Tapi kemudian tiba-tiba muncul sekelompok orang, mahasiswa yang membubarkan acara itu, termasuk juga dengan kata-kata yang mungkin tidak pantas. Nah ini sebetulnya anomali,” kata Qodari dalam keterangannya, Kamis (18/6).
Ia menilai, tindakan pembubaran tersebut tidak mencerminkan semangat demokrasi yang selama ini berkembang di lingkungan akademik. Menurutnya, ruang kampus seharusnya menjadi tempat bertemunya berbagai gagasan dan pandangan secara terbuka.
Baca Juga: Divonis Bersalah dalam Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, 4 Personel BAIS TNI Ajukan Banding
Qodari juga menekankan, kegiatan dialog tersebut bukan agenda yang diselenggarakan secara mendadak. Acara tersebut telah dipersiapkan jauh hari sebelumnya dan telah memperoleh izin untuk dilaksanakan.
Dialog tersebut menghadirkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.
Menurut Qodari, kegiatan serupa sebelumnya juga telah digelar di sejumlah perguruan tinggi lain tanpa mengalami kendala berarti.
“Acara di UGM sendiri juga sudah disiapkan jauh-jauh hari, sudah mendapatkan izin, dan karena itu bisa diselenggarakan,” tegasnya.
Qodari mengingatkan bahwa masyarakat, termasuk komunitas kampus, terdiri dari beragam kelompok dengan latar belakang pemikiran dan aspirasi yang berbeda-beda. Karena itu, diperlukan ruang yang memungkinkan setiap pihak menyampaikan pandangannya secara setara.
“Kita harus akui bahwa dalam masyarakat itu ada berbagai macam kelompok aspirasi dan kelompok pemikiran. Supaya pemerintahan bisa berjalan dan masyarakat bisa berjalan, harus ada mekanisme untuk mempertemukan berbagai macam perbedaan pendapat,” ucapnya.
Menurut dia, demokrasi menyediakan mekanisme untuk mengelola perbedaan melalui dialog, diskusi, dan pertukaran gagasan. Karena itu, ketidaksetujuan terhadap suatu forum semestinya disalurkan melalui cara-cara yang tetap menghormati hak pihak lain untuk menyampaikan pendapat.
Qodari menegaskan, perbedaan pandangan tidak seharusnya berujung pada pembubaran kegiatan. Ia menilai langkah yang lebih tepat adalah menghadirkan forum tandingan sebagai wadah untuk menyampaikan perspektif yang berbeda.
“Nah kalau misalnya tidak setuju dengan satu forum, idealnya bikin forum yang lain. Jadi forum itu dilawan dengan forum, bukan dengan dibubarkan,” pungkasnya.